Poros Pertumbuhan: Perry, Jokowi dan Wimboh
Jakarta — Keputusan Bank Indonesia (BI) untuk menurunkan kembali tingkat suku bunga acuan BI 7-Days Reverse Repo Rate ke level 5,5 persen dinilai bisa membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui kebijakan moneternya. Namun demikian, peran pemerintah dengan kebijakan fiskalnya diharap bisa turut aktif untuk memacu pertumbuhan ekonomi.
Kepala Ekonom PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), Ryan Kiryanto mengatakan, langkah BI tersebut diyakini akan berdampak positif bagi sektor keuangan perbankan dan sektor riil sehingga mampu menjadi stimulan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen pada tahun ini.
“Sinyal yang diberikan BI adalah ke depan semua pihak harus terus mewaspadai perkembangan ekonomi global yang terindikasi melambat sehingga BI merasa perlu menjaga ketahanan atau resiliensi ekonomi domestik melalui penetapan suku bunga acuan yang akomodatif (dovish),” tuturnya di Jakarta, Kamis (22/8).
Seperti diketahu Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada hari ini baru saja menetapkan untuk menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 bps menjadi 5,5 persen. Menurut Ryan, memang tidak semua ekonom dan analis memperkirakan bunga acuan akan turun dan mereka cenderung memberikan rekomendasi agar BI menahan bunga acuan tetap 5,75 persen.
“Tapi pilihan RDG BI untuk menurunkan BI rate 25, juga Deposit rate dan Lending rate masing-masing sebesar 25 bps merupakan langkah strategis dan taktis dengan timing atau pilihan waktu yang tepat. Ini sesuai dengan semangat BI untuk selalu berusaha pre-emptive actions atau ahead the market,” terangnya.
Adapun beberapa pertimbangan bank sentral untuk menurunkan suku bunga acuannya antara lain karena ekspektasi inflasi yg rendah berkisar 3,3 persen. Kemudian posisi yield surat utang domestik yg masih kompetitif atau atraktif, dan perlunya kebijakan moneter dan makroprudensial yang akomodatif untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi melalui jalur perbankan.
“Tinggal kita tunggu hadirnya kebijakan fiskal yang juga akomodatif melalui serapan anggaran yang lebih agresif untuk menguatkan kebijakan moneter BI yang sudah akomodatif sejauh ini,” tutup Ryan. (*)
Poin Penting 1,56 juta kendaraan meninggalkan Jabotabek selama H-7 hingga H+1 Natal 2025, naik 16,21… Read More
Poin Penting Sebanyak 36 dari 38 provinsi telah menetapkan UMP 2026, sesuai PP 49/2025 yang… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan formulasi UMP 2026 telah memasukkan indikator ekonomi seperti inflasi, indeks alfa,… Read More
Poin Penting Modal asing masuk Rp3,98 triliun pada 22–23 Desember 2025, dengan beli bersih di… Read More
Poin Penting Harga emas Galeri24, UBS, dan Antam kompak naik pada perdagangan Sabtu, 27 Desember… Read More
Poin Penting Menurut Asuransi Jasindo mobilitas tinggi memicu potensi kecelakaan dan kejahatan, sehingga perlindungan risiko… Read More