Jakarta–Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, perusahaan-perusahaan pelat merah diperkirakan bisa menyerap dana repatriasi hingga Rp500 triliun.
Perusahaan milik negara bisa menyerap dana repatriasi melalui instrumen investasi keuangan seperti deposito, giro, tabungan, investasi langsung melalui joint venture, joint operation, dan buy out serta investasi pasar modal seperti melalui instrumen obligasi, RDPT, Sekuritisasi, DIRE, serta membeli saham dalam IPO atau rights issue.
“Memang di Medan kita sampaikan sampai Rp300 triliun atau Rp500 triliun kalau kita lihat banyak dana tax amnesty yang masuk,” kata Rini Soemarno di Jakarta, Senin, 25 Juli 2016.
Rini mengatakan, Kementerian BUMN juga akana menawarkan baik proyek greenfield maupun brownfield. Proyek greenfield yang ditawarkan antara lain refinery Unit V Balikpapan senilai US$ 5 miliar. Kemudian proyek brownfield antara lain Terminal BBM Pulau Sambu US$500 juta.
Sementara untuk UMKM, Kementerian BUMN juga menyiapkan penyertaan saham pada proyek pengembangan hortikultura di PTPN VIII senilai Rp3 triliun. Proyek hortikultura yang disiapkan berupa lahan 100 Ha, 500 Ha, dan 1000 Ha dengan kisaran investasi antara Rp17 miliar sampai dengan Rp299 miliar.
“Jadi ini kita siapkan tentu melihat berapa banyak dana repatriasi yang masuk,” tambah Rini. (*)
Editor: Paulus Yoga
Jakarta - Masyarakat perlu bersiap menghadapi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Salah… Read More
Jakarta - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenkraf/Bekraf) memproyeksikan tiga tren ekonomi kreatif pada 2025. … Read More
Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa sejumlah barang dan jasa, seperti… Read More
Jakarta - Pemimpin tertinggi Gereja Katolik Sedunia Paus Fransiskus kembali mengecam serangan militer Israel di jalur… Read More
Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berbalik dibukan naik 0,98 persen ke level 7.052,02… Read More
Jakarta – Pengamat Pasar Uang, Ariston Tjendra, mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)… Read More