BUMN Angkat Kesejahteraan Petani Lewat Program Kewirausahaan & Digitalisasi Pertanian

Jakarta — Kementerian BUMN dengan didukung sejumlah perusahaan negara berkomitmen untuk mengangkat kesejahteraan petani lewat program Kewirausahaan Pertanian dan Digitalisasi Pertanian. Program ini diimplementasikan di sembilan kabupaten di Jawa Barat, yaitu Indramayu, Karawang, Purwakarta, Majalengka, Sumedang, Cianjur, Garut, Ciamis, dan Tasikmalaya.

Program Kewirausahaan dan Digitalisasi Pertanian ini didukung oleh sinergi sejumlah BUMN, diantaranya PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT Pupuk Indonesia (Persero), Bank BTN, Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, Perum Bulog, RNI, Askrindo, Jasindo, Pertani, Sang Hyang Seri, Pegadaian, Permodalan Nasional Madani (PNM), Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) dan Mitra BUMDes Bersama (MBB).

Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN Wahyu Kuncoro menerangkan bahwa program kewirausahaan dan digitalisasi pertanian ini dapat meningkatkan posisi para petani, dari hanya sebagai penggarap lahan yang tidak memiliki akses pasar dan kendali pada harga produksi, menjadi pemilik bersama atas entitas bisnis dengan model bisnis yang memberikan keuntungan maksimal bagi para petani.

“Sejauh ini, tahap-tahap awal yang menjadi kunci program Kewirausahaan Pertanian telah diwujudkan dalam bentuk piloting berupa entitas-entitas bisnis PT Mitra BUMDES Bersama (MBB) berbasis kerjasama komunitas di sebelas kecamatan dalam sembilan kabupaten,” kata Wahyu Kuncoro di Kementerian BUMN Jakarta, Senin 9 Juli 2018.

Pada awal Juni 2018 lalu, program ini telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Tercatat, lebih dari 7 ribu petani di Sliyeg telah dilibatkan dalam program ini. Untuk memungkinkan penyerapan beras petani dengan harga yang baik, MBB Sliyeg telah membangun Sentra Pengolahan Beras Terpadu (SPBT) Sliyeg di desa Majasari lengkap dengan mesin pengering berkapasitas 30 ton per siklus, mesin penggiling berkapasitas 3 ton gabah per jam dan mesin pengemasan berkapasitas 4 ton beras per jam.

Salah satu arahan Presiden kala meresmikan program tersebut adalah, kewirausahaan Pertanian harus memiliki skala yang besar untuk memastikan efektivitas dan nilai tambah bagi petani. Sehingga Petani dapat merasakan manfaat nyata dari program tersebut. Presiden pun akan terus memantau program ini selama enam bulan. Apabila berhasil, program ini akan diangkat menjadi program nasional.

Proses edukasi dan sosialisasi sistem digital pertanian akan terus dilakukan dengan baik hingga September 2018 mendatang. Kemudian pada Oktober dan November diharapkan proses pengalihan pola petani menjual gabah menjadi petani menjual beras sudah bisa terjadi pada panen raya di Sliyeg. Sehingga akhirnya pada 2019, perluasan program Kewirausahaan Pertanian dan Digitalisasi Sistem Pertanian sudah bisa diimplementasikan ke seluruh kabupaten di Indonesia.

“Konsep kita adalah bagaimana peran BUMN ini bisa memberdayakan dan mensejahterakan petani. Peran perbankan di sini jelas. Aspek permodalan bisa kami penuhi. Lalu akan di bantu dengan baik dari segi pembinaan dan teknologi oleh Telkom bersama sejumlah BUMN sektor Pangan. Sehingga semua aspek bisa terpenuhi,” imbuh Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan BNI, Catur Budi Harto.

Pembinaan dan digitalisasi sistem pertanian juga dikembangkan oleh Telkom Indonesia. Sistem ini terintegrasi melalui aplikasi digital pertanian yang disebut Logistik Tani (Logtan).

Direktur Digital & Strategic Portfolio Telkom, David Bangun mengaku optimis jika program ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan para petani. Ia menerangkan, keberadaan Logtan sendiri yakni guna memastikan keterpaduan, validitas, dan akurasi berbagai data pertanian.

“Dengan Logtan, dapat dilakukan pendataan petani, lahan, dan aktivitas pertanian lainnya yang dapat digunakan dalam pemrosesan layanan pertanian seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat), AUTP (Asuransi Usaha Tani Padi), penyerapan beras, serta pembelian saprotan (sarana produksi pertanian). Informasi yang terekam dalam Logtan telah divalidasi langsung ke lapangan dan dilengkapi dengan dokumen pendukung (foto petani, foto lahan, dokumen KTP, dan dokumen KK),” tukas David.(*)