BULOG Berangkatkan 1.200 Pemudik Gratis ke Berbagai Kota
Jakarta – Badan Urusan Logistik (Bulog) meminta perpanjangan perizinan impor beras sebanyak 440 ribu ton. Perpanjangan izin impor itu diminta karena negara pengekspor beras seperti India dan Pakistan tengah menghadapi cuaca buruk sehingga mengganggu pengapalan beras.
Permintaan impor ini ditandatangani oleh Direktur Utama Bulog, Budi Waseso tertanggal 18 Juli 2018, dengan No.B932/II/DU000/07/2018. Hal tersebut juga dibenarkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan. Surat itu ditujukan ke Menteri Perdagangan dengan tembusan ke Dirjen Perdagangan Luar Negeri.
“Jadi Bulog menyampaikan ada kendala di tempat ekspornya, sehingga memang Bulog yang mengajukan perpanjangan,” ujar Oke kepada wartawan di Jakarta, seperti dikutip, Selasa, 18 September 2018.
Permintaan perpanjangan izin impor beras tersebut, dianggap tidak sesuai dengan pernyataan Budi Waseso sebelumnya yang kerap mengungkapkan bahwa RI tidak perlu melakukan impor beras. Di mana dirinya memastikan tidak akan ada impor beras hingga akhir 2018. Ia mengaku, stok beras di Bulog saat ini masih lebih dari cukup untuk konsumsi dalam negeri.
Bulog di bawah kepemimpinan Buwas telah dua kali meminta perpanjangan impor beras. Surat perpanjangan itu diajukan pada 13 Juli 2018 dan 23 Agustus 2019. Awalnya, izin importasi diberikan kepada Bulog dari 1 Mei 2018 sampai 31 Agustus 2018. Setelah permohonan izin diperpanjang, Kemendag memberikan waktu tambahan hingga 31 Oktober 2018 bagi Bulog untuk mengimpor.
Surat terakhir, tertanggal 23 Agustus 2018 merupakan permohonan perpanjangan persetujuan impor sebanyak 1 juta ton sampai 31 Oktober 2018. Terkait permintaan impor beras ini, Oke mengatakan, saat ini terdapat kendala untuk menyusun kembali shipping document sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama. Atas dasar itu, Kemendag memberikan izin kepada Bulog.
“Kami tidak punya gudang untuk itu. Kan yang ditugaskan melakukan importasi kan Bulog. Bukan Kemendag. Kami sepenuhnya terserah kepada Bulog soal impor,” jelasnya.
Menko Perekonomian Darmin Nasution, terkait polemik impor ini juga pernah menyatakan di kesempatan berbeda, bahwa impor beras dilakukan antara lain untuk menekan harga beras yang terus meningkat. Selain itu juga serapan gabah dalam negeri yang kurang maksimal. Hal ini disebabkan beberapa hal dari mulai kondisi cuaca hingga produksi petani yang kurang.
Sementara itu, Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi meminta kepada Budi Waseso untuk membersihkan lembaganya dari mafia beras. Menurutnya,
Buwas perlu mengungkap mafia pangan dari sektor swasta. Pasalnya, pihak swasta juga kerap melakukan intervensi pemerintah bahwa stok beras tak dapat mencukupi kebutuhan masyarakat.
“Pihak swastanya diungkap saja. Bulog itu bukan ladang mafia beras. Mau dia PNS atau apapun itu pecat saja. Kalau dia swasta ungkap ke publik,” ucapnya. (*)
Poin Penting Direktur Operasional Bank Mandiri, Timothy Utama, membeli 155 ribu saham BMRI senilai Rp744… Read More
Poin Penting ASII lanjutkan buyback saham dengan dana maksimal Rp2 triliun, dilaksanakan pada 19 Januari–25… Read More
Poin Penting OJK menemukan delapan pelanggaran serius yang merugikan lender, termasuk proyek fiktif, informasi palsu,… Read More
Oleh A.Y. Eka Putra, Pemerhati Ekonomi dan Perbankan PENEGAKAN hukum tindak pidana korupsi di sektor… Read More
Poin Penting Mirae Asset menargetkan IHSG 2026 di level 10.500, meski tekanan global dan data… Read More
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mencatat kinerja positif pada pembiayaan kepemilikan emas syariah melalui produk… Read More