Direksi Bukopin dongkrak permodalan. (Foto: Budi Urtadi)
Jakarta–PT Bank Bukopin Tbk berencana memperbesar permodalan dengan rencana Penawaran Umum Terbatas IV saham (rights issue) dengan target perolehan dana sedikitnya Rp2 triliun.
Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan hari ini, disepakati rencana melakukan rights issue dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD). Penerbitan saham baru sebanyak-banyaknya 30% dari jumlah saham.
“Rights issue target minimal Rp2 triliun, kalau lebih bagus,” ucap Direktur Utama Bukopin, Glen Glenardi di Gedung Bukopin, Jakarta, Kamis, 28 April 2016.
Rencana aksi korporasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan permodalan perseroan dalam memenuhi standar Basel III. Per akhir 2015, rasio kecukupan modal (CAR) Bukopin ada di level 13,56%.
Selain dengan mekanisme rights issue, Bukopin juga berencana melakukan revaluasi aset untuk meningkatkan permodalannya.
“Kita rencana akan memperkuat modal karena di tahun ini akan ada beberapa lagi penambahan capital buffer yang diterapkan kepada untuk memenuhi Basel III pada 2018,” terang Glen.
Ia menambahkan, bahwa pihaknya juga berencana menggandeng penjamin kredit UKM untuk mendukung rencana bisnis perusahaan pada tahun ini. Pun tetap membuka peluang untuk kembali menerbitkan surat utang atau obligasi.
“Dengan bunga turun, bisa saja obligasi kita bisa keluar. Intinya bagi kami semua cara akan kita gunakan untuk memperkuat modal Bukopin. cita-cita CAR di atas 17% kalau semua berjalan. semua intrumen kita gunakan,” tandas Glen. (*)
Editor: Paulus Yoga
Poin Penting GoPay kini bisa tarik tunai tanpa kartu di seluruh ATM BRI dan Bank… Read More
Poin Penting BRI Kanwil Jakarta II menambah kuota mudik gratis menjadi 2.750 pemudik dengan 55… Read More
Poin Penting BRI Life menghadirkan asuransi digital MODI-MOtraveling untuk melindungi pemudik Lebaran 2026 dari risiko… Read More
Poin Penting Adira Finance memberangkatkan 300 pemudik dari Jabodetabek menuju Solo dan Yogyakarta melalui program… Read More
Poin Penting Bank Indonesia membeli Surat Berharga Negara (SBN) Rp86,16 triliun hingga 16 Maret 2026,… Read More
Poin Penting BI menegaskan tidak membatasi transaksi valuta asing, tetapi memperketat kewajiban dokumen underlying untuk… Read More