Diharapkan dengan semakin banyaknya nasabah pemegang kartu premium, pendapatan berbasis biaya atau komisi (fee based) dari bisnis kartu kredit bisa terus meningkat. Sebagai gambaran, iuran bagi pemegang kartu premium perseroan sebesar Rp2 juta per tahun untuk kartu basic (utama), dan Rp1,5 juta per tahun untuk kartu supplement (tambahan). Bila ada sekitar 100 ribu pemegang kartu premium (basic), maka dari fee tahunan saja Bukopin bisa menghasilkan Rp200 miliar. Ini belum ditambah fee dari varian kartu kredit lain, dan biaya lainnya, seperti dari tarik tunai dan keterlambatan pembayaran tagihan.
Baca juga: Bukopin Bidik 1.000 Agen Laku Pandai di 2017
Mukdan mengakui, bahwa pendapatan dari bisnis kartu kredit perseroan lebih banyak berasal dari fee based ketimbang dari pinjaman. “Proporsi 60 persen pendapatan kartu kredit dari fee based, revolving (pinjaman atau kredit) tidak terlalu besar. Jadi kita harapkan dari fee based,” tukasnya.
Dari sisi outstanding pembiayaan kartu kredit, lanjutnya, telah mencapai Rp3,5 triliun per akhir tahun lalu dan ditargetkan tumbuh 23 persen pada tahun ini. “Rata-rata tahun lalu tumbuh sekitar 25%,” terang Mukdan.
Sedangkan untuk sales volume atau nilai transaksi kartu kredit, lanjutnya, pada tahun ini ditargetkan bisa tembus angka Rp4,7 triliun. Nilai tersebut meningkat jauh dibanding tahun lalu yang sebesar Rp3,6 triliun. (*)
Page: 1 2
Jakarta - Koordinator Aliansi Masyarakat Tekstil Indonesia (AMTI) Agus Riyanto mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo… Read More
Jakarta - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan pemerintah tengah membahas revisi Peraturan… Read More
Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pekan lalu di periode 28 Oktober hingga 1… Read More
Jakarta - Kandidat Presiden Amerika Serikat, Kamala Harris dan Donald Trump, saat ini tengah bersaing… Read More
Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi RI masih… Read More
Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah menggodok Peraturan Pemerintah (PP) perihal hapus tagih… Read More