Jakarta – BTPN Syariah benar-benar memperhatikan kesejahteraan nasabah dan pegawainya selama masa pandemi ini. Hal ini dibuktikan dari tidak adanya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) selama masa pandemi ini. Segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak pegawai seperti pendapatan dan bonus tetap diberikan sekalipun di masa krisis akibat pandemi Covid-19.
“Dan yang paling penting kami tidak melakukan PHK. Kami tetap mempekerjakan mereka dan memberikan gaji, THR, dan sebagainya,” ujar Direktur Bank BTPN Syariah Dwiyono Bayu Winantio, saat menjadi pembicara acara Infobank UMKM Millenial Summit 2021, di Jakarta, Kamis, 6 Mei 2021.
Ia menjelaskan, memperhatikan kesejahteraan antar sesama merupakan pintu masuk yang baik untuk memperkuat komunitas yang ada. BTPN Syariah pun juga telah memberikan kontribusi kepada komunitas-komunitas, mulai dari renovasi jalan, masjid, memberikan peralatan kesehatan kepada rumah sakit-rumah sakit, sehingga komunitas dengan sesamanya dapat terbangun.
“Tapi secara keseluruhan nasabah ultra mikro ini adalah nasabah yang cukup tangguh karena apa yang mereka lakukan adalah untuk mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Nah, ini yang harus kita dukung sehari-harinya. Ultra mikro visible tapi tak bankable, jadi mereka harus kita fasilitasi agar dapat akses keuangan,” pungkasnya. (*) Steven
Jakarta - Masyarakat perlu bersiap menghadapi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Salah… Read More
Jakarta - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenkraf/Bekraf) memproyeksikan tiga tren ekonomi kreatif pada 2025. … Read More
Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa sejumlah barang dan jasa, seperti… Read More
Jakarta - Pemimpin tertinggi Gereja Katolik Sedunia Paus Fransiskus kembali mengecam serangan militer Israel di jalur… Read More
Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berbalik dibukan naik 0,98 persen ke level 7.052,02… Read More
Jakarta – Pengamat Pasar Uang, Ariston Tjendra, mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)… Read More