Jakarta – Pemerintah bersama DPR terus mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU), Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) untuk segera disahkan menjadi UU. Hal ini sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Guna mendukung RUU Tapera ini, diharapkan pemerintah dapat melibatkan perbankan nasional yang fokus dalam pembiayaan perumahan. Salah satunya adalah PT Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai bank BUMN yang berpengalaman panjang dalam pembiayaan rumah.
BTN pun menyambut positif rencana kebijakan pemerintah tersebut. Pihaknya mengaku siap mengelola dana Tapera ini. Dengan tabungan perumahan ini, maka masyarakat yang berpenghasilan rendah dapat dengan mudah mendapatkan pembiayaan rumah.
“Kami sambut antusias, dan kami siap. jadi orang akan gampang mendapat KPR jadi lebih mudah dan bunganya murah, itu harapannya. Konsep-konsepa ini sudah bagus dan mengarah kesana,” ujar Direktur Komersial Banking BTN, Oni Febriarto, di Jakarta, Selasa, 2 Februari 2016.
Dia berharap, agar dana-dana murah yang bersumber dari para pekerja baik pekerja swasta, maupun wiraswasta dapat menaruh dananya pada program Tapera ini. Dengan begitu, masyarakat atau pekerja yang ingin memiliki rumah dapat dengan mudah mendapatkan pembiayaan dari BTN.
“Hanya bank yang punya komitmen untuk mendukung ini. Jangan sampe dana-dana yang dihimpun di masyarakat digunakan diluar pembiayaan perumahan. Dengan komposisi yang sangat besar nantinya akan lebih rendah bunganya,” tukas Oni.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR RUU Tapera Mukhamad Misbakhun mengaku, RUU Tapera telah memasuki tahap akhir dan akan selesai menjadi UU dalam waktu dekat ini.
Menurutnya, jika RUU tersebut disahkan menjadi UU, diharapkan dalam kedepannya akan menjadi solusi bagi kebutuhan perumahan layak huni yang jumlahnya mencapai 15 juta unit. UU Tapera ini juga untuk mengantisipasi jumlah kebutuhan rumah yang diperkirakan terus meningkat. Oleh sebab itu, DPR melalui Pansus RUU Tapera terus menggenjot pembahasan RUU tersebut yang ditargetkan dapat selesai pada bulan ini. Dia mengungkapkan, bahwa saat ini pembahasan RUU Tapera tersebut telah mencapai 85%. (*) Rezkiana Nisaputra
Jakarta - Presiden Direktur Sompo Insurance, Eric Nemitz, menyoroti pentingnya penerapan asuransi wajib pihak ketiga… Read More
Senior Vice President Corporate Banking Group BCA Yayi Mustika P tengah memberikan sambutan disela acara… Read More
Jakarta - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mencatat sejumlah pencapaian strategis sepanjang 2024 melalui berbagai… Read More
Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengapresiasi kesiapan PLN dalam… Read More
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan telah melaporkan hingga 20 Desember 2024, Indonesia Anti-Scam… Read More
Jakarta - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) membidik penambahan sebanyak dua juta investor di pasar… Read More