Categories: News UpdatePerbankan

BTN Salurkan KPR Untuk ASN, TNI dan Polri di Palembang

Palembang – Menyambut Hari Perumahan Nasional 25 Agustus 2019, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) turut serta dalam mempercepat pencapaian sejuta rumah. Hal ini tercermin dari langkah BTN yang mewujudkan impian  para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota Polri serta TNI untuk memiliki tempat tinggal dengan berbagai kemudahan dalam mengakses Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Menurut Direktur Bank BTN, R. Mahelan Prabantarik, hal ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani Bank BTN beberapa waktu lalu. Salah satu wujud nyata dari kesepakatan tersebut, pada acara peresmian Perumahan Bhayangkara Praja Sriwijaya Land (BPS Land) di Palembang, Bank BTN hadir dengan sejumlah penawaran menarik.

“Mempermudah akses KPR bagi ASN, Polri dan TNI dapat mempercepat pencapaian target program sejuta rumah yang dirancang Pemerintah dan mendukung amanat presiden untuk mempercepat penyediaan rumah bagi mereka,” ujar Mahelan Prabantarikso dalam keterangannya di Palembang, seperti dikutip, Minggu, 25 Agustus 2019.

Ia menjelaskan, BTN memberikan sejumlah penawaran khusus bagi calon nasabah yang berminat memiliki hunian di BPS land yang berlokasi di Kelurahan Bukit baru Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang tersebut. BPS land sendiri adalah proyek perumahan yang dibangun oleh PT Cipta Arsigriya di atas lahan seluas 50 Ha dengan target pembangunan rumah sebanyak 3.000 unit.

Penawaran Bank BTN untuk proyek tersebut diantaranya, Uang Muka atau Down Payment (DP) yang terjangkau atau mulai dari 1 persen, KPR juga bisa diberikan kepada ASN, TNI atau Polri yang usianya masih di bawah 21 tahun atau minimal 18 tahun pada saat perjanjian akad kredit dan belum.

“Pada tahap awal, kami berharap dengan penawaran menarik ini sekitar 500 orang dari ASN, TNI maupun Polri berminat mengajukan KPR  di Bank BTN,” kata Mahelan.

Jumlah kebutuhan rumah untuk aparatur sipil negara atau disebut juga PNS (Pegawai Negeri Sipil), beserta anggota TNI-Polri, total diperkirakan mencapai 1.580.000. Jumlah itu terdiri dari 945 ribu ASN, 275 ribu TNI, dan 360 ribu anggota Polri yang belum memiliki rumah yang layak.

“Dengan melihat kebutuhan perumahan bagi ASN, TNI dan Polri yang cukup besar tersebut, Bank BTN akan mengupayakan program pembiayaan rumah yang terjangkau dan akses KPR yang mudah agar seluruh masyarakat dapat mewujudkan rumah impiannya,” ucap Mahelan.

Untuk mempercepat pencapaian target tersebut, Bank BTN tidak hanya mengandalkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP, tapi juga program lain, diantaranya BP2B atau Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Adapun program tersebut merupakan bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang telah mempunyai tabungan dalam rangka pemenuhan sebagian uang muka perolehan rumah atau sebagian dana untuk pembangunan Rumah Swadaya melalui kredit/pembiayaan Bank Pelaksana.

Program lainnya adalah mengoptimalkan KPR BTN Mikro dengan Skema Akademisi- Bisnis-Community dan Government atau Pemerintah (ABCG) maupun skema yang tidak melibatkan akademisi. Skema  ABCG memfokuskan pada pembiayaan KPR dengan debitur berbasis komunitas yang didukung oleh Pemerintah Daerah setempat dan Instansi Pendidikan serta dibantu proses pembiayaan oleh Bank dalam hal ini Bank BTN.

“Kami melibatkan banyak pihak untuk dapat memberikan pelayanan KPR terbaik bagi masyarakat dan mendukung Pemerintah dalam Program sejuta rumah,” tambah Mahelan.

Sementara itu Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Haid mengungkapkan pemerintah telah menggulirkan beberapa program bantuan perumahan seperti rumah susun sewa (Rusunawa) dan rumah khusus dalam mendorong penyediaan perumahan bagi ASN, Prajurit TNI, dan Polri, terutama bagi aparatur negara yang bekerja di kawasan terluar, terpencil, dan perbatasan.

“Masyarakat dengan penghasilan maksimal Rp4 juta sudah bisa diberikan subsidi rumah tapak. Saya kira ini akan menarik perhatian masyarakat, karena uang mukanya juga kecil dan ada subsidi bunga,” ungkapnya. (*)

Rezkiana Nisaputra

Recent Posts

Ketidakpastian Hukum di Sektor Keuangan: Ketika Risiko Dikriminalisasi dan Harga Dianggap Kartel

Oleh Anto Prabowo, Dosen FEB UNS Solo DI tengah dinamika kebijakan ekonomi nasional, munculnya dua… Read More

7 hours ago

Cetak SDM Unggul, BSN Gandeng Universitas Terbuka

Dalam program tersebut, BSN memberikan dukungan pembiayaan pendidikan bagi pegawai aktif yang memenuhi kriteria, baik… Read More

7 hours ago

CIMB Niaga Raih Penghargaan Most Trusted Financial Brand Awards 2026

Pada ajang tersebut, CIMB Niaga meraih tiga penghargaan, masing-masing pada kategori Produk Wealth Management untuk… Read More

10 hours ago

Konsistensi Fundamental, Tugu Insurance Catat Laba Rp711 Miliar di 2025

Poin Penting Tugu Insurance mencatat laba Rp711,06 miliar di 2025, meningkat dari Rp401,57 miliar (restated).… Read More

13 hours ago

ICEx Resmi Meluncur, Bangun Infrastruktur Bursa Kripto RI Berstandar Global

Poin Penting ICEx resmi diluncurkan sebagai platform infrastruktur aset kripto berstandar institusional, didukung modal USD70… Read More

18 hours ago

Melonjak 96 Persen, Transaksi di ICDX Tembus Rp12.477 T pada Kuartal I 2026

Poin Penting Notional value transaksi ICDX mencapai Rp12.477 triliun pada kuartal I 2026, melonjak 96%… Read More

19 hours ago