News Update

BTN Proyeksikan Pertumbuhan Rumah Subsidi di Atas 10 Persen, Bidik 210 Ribu Unit di 2026

Poin Penting

  • BTN memproyeksikan pertumbuhan rumah subsidi di atas 10% pada 2026, sejalan dengan target pemerintah untuk MBR.
  • Target pembiayaan mencapai 210 ribu unit rumah subsidi, terdiri dari 140 ribu skema konvensional dan 73 ribu syariah.
  • Skema KPP jadi andalan BTN untuk mendorong developer dan memperluas akses KPR subsidi, termasuk bagi pekerja informal.

Jakarta – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memproyeksikan pertumbuhan pembiayaan rumah subsidi pada 2026 menembus di atas 10 persen. Proyeksi ini sejalan dengan target pemerintah dalam penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Tahun ini kita expect pertumbuhan rumah subsidi tentunya di atas 10 persen, sesuai dengan target pemerintah,” ujar Direktur Risk Management BTN, Setiyo Wibowo, di Jakarta, Rabu, 28 Januari 2026.

Baca juga: Bos BTN: KPP Jadi Solusi untuk Dukung Kepemilikan Rumah Sektor Informal

Setiyo memperkirakan total kuota rumah subsidi yang dibiayai BTN sepanjang 2026 mencapai sekitar 210 ribu unit. Dari jumlah tersebut, sekitar 140 ribu unit berasal dari skema konvensional, sementara 73 ribu unit melalui pembiayaan syariah.

“210 ribu rumah baru (rumah subsidi) yang di-booking tahun ini,” ujarnya. 

Pembiayaan KPP

Untuk memastikan target tersebut tercapai, BTN menyiapkan dukungan pembiayaan melalui skema Kredit Pengembang Perumahan (KPP). Skema ini ditujukan untuk mendorong pengembang, khususnya developer kecil dan startup developer di daerah, agar lebih siap dalam menyiapkan lahan dan proyek perumahan.

Hingga kini, BTN telah bekerja sama dengan lebih dari 10.000 mitra developer di seluruh Indonesia.

“Lebih dari 10 ribu mitra kita di seluruh Indonesia, kita siapin untuk mereka juga mulai mempersiapkan lahan, mempersiapkan projek supaya target 210 ribu jalan,” jelasnya.

Baca juga: BTN Mau Dirikan Anak Usaha Asuransi dan Multifinance, Siapkan Dana Segini

Adapun dari sisi permintaan (demand), BTN melihat segmen pekerja informal sebagai potensi pasar baru bagi rumah subsidi.

Melalui KPP dan penyempurnaan mekanisme pembiayaan, BTN berupaya memperluas akses KPR subsidi bagi kelompok ini yang sebelumnya relatif sulit menjangkau pembiayaan perumahan.

“Dengan KPP untuk demand ini justru untuk para pekerja informal kita dorong untuk bisa mereka affordable juga mendapatkan KPR subsidi. Dan juga untuk mendukung usaha mereka juga,” pungkasnya. (*)

Editor: Yulian Saputra

Muhamad Ibrahim

Berpengalaman sebagai jurnalis sejak 2014. Saat ini bertugas menulis tentang isu nasional, internasional, ekonomi, perbankan, industri keuangan non-bank (IKNB), hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Recent Posts

Pengumuman! Mulai 1 April 2026, Beli BBM Subsidi Dibatasi 50 Liter per Hari

Poin Penting Pemerintah membatasi pembelian BBM subsidi (Pertalite dan solar) maksimal 50 liter per kendaraan… Read More

9 hours ago

Laba Bank Mega Tumbuh 28 Persen pada 2025

Sepanjang tahun 2025, laba bersih Bank Mega pada tahun 2025 tumbuh sebesar 28% menjadi Rp3,36… Read More

9 hours ago

Refocusing Anggaran, Pemerintah Klaim Bisa Hemat Rp130 Triliun

Poin Penting Pemerintah melakukan efisiensi dan refocusing anggaran K/L untuk merespons dampak konflik Timur Tengah… Read More

9 hours ago

Penyaluran MBG Dipangkas, Potensi Hemat Bisa Tembus Rp20 Triliun

Poin Penting Pemerintah mengurangi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari 6 hari menjadi 5… Read More

9 hours ago

KB Bank Bidik Pembiayaan Wholesale Tumbuh 70 Persen di 2026, Begini Strateginya

Poin Penting Kontribusi segmen wholesale mencapai sekitar 64 persen dari total portofolio kredit 2025 dan… Read More

10 hours ago

Airlangga Klaim Penerapan WFH Bisa Hemat APBN Rp6,2 Triliun

Poin Penting Kebijakan WFH berpotensi menghemat APBN sebesar Rp6,2 triliun dari kompensasi BBM, serta menekan… Read More

10 hours ago