Pihak BTN mengklaim Program Sejuta Rumah masih berjalan lancar, karena permintaan akan rumah kelas menengah kebawah masih tinggi. Dwitya Putra
Jakarta–PT Bank Tabungan Negera (Persero) Tbk (BTN) menilai permintaan rumah kelas Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) masih sangat tinggi.
Hal itu bisa dilihat dari dana subsidi bunga Program Sejuta Rumah yang dialolasikan kepada BTN lewat APBN-P 2015 senilai Rp5,1 triliun telah habis.
“Artinya walupun saat ini terjadi penurunan laju pertumbuhan ekonomi, Program Sejuta Rumah tidak terkena dampaknya,” kata Direktur BTN, Mansyur Nasution di Jakarta, Rabu 7 Oktober 2015.
Mansyur menambahkan, jika tidak ada tambahan dana subsidi bunga, maka akan menjadi kendala. Pasalnya dana tersebut menjadi subsidi bunga KPR dengan besaran 5%.
“Apalagi distribusi program 1 juta rumah untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah mencapai 603.516 rumah,” jelasnya.
Ditempat yang sama Wakil Ketua Real Estate Indonesia Arthur Batubara menyatakan bahwa kekurangan anggaran subsidi bunga harus menjadi perhatian pemerintah.
Ia menjelaskan, saat ini banyak pengembang yang telah membangun rumah subsidi. Paling tidak REI telah ikut membangun 140.000, namun jika tidak ada lagi dana subsidi bunga dikhawatirkan KPR-nya tidak disetujui.
“Karena pembangunan rumah menenga kebawah, relatif tidak terganggu perlambatan ekonomi,” jelasnya. (*)
Jakarta - Masyarakat perlu bersiap menghadapi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Salah… Read More
Jakarta - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenkraf/Bekraf) memproyeksikan tiga tren ekonomi kreatif pada 2025. … Read More
Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa sejumlah barang dan jasa, seperti… Read More
Jakarta - Pemimpin tertinggi Gereja Katolik Sedunia Paus Fransiskus kembali mengecam serangan militer Israel di jalur… Read More
Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berbalik dibukan naik 0,98 persen ke level 7.052,02… Read More
Jakarta – Pengamat Pasar Uang, Ariston Tjendra, mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)… Read More