Jakarta – PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) menyatakan kesiapannya dalam memberikan kontribusi untuk pengembangan sektor wisata di Morotai, Maluku Utara. Apalagi Morotai memiliki keindahan alam dan potensi wisata untuk berkembang sangat besar.
“Keindahan alamnnya sangat luar biasa, kami akan mengajak BUMN dan investor untuk ikut dalam pengembangan kawasan wisata ini. BTN akan menjembatani hal ini,” ujar Direktur Utama BTN Maryono usai memberikan bantuan sarana dan prasana air bersih serta MCK di Desa Kolorai, Kabupaten Morotai Maluku Utara, kemarin.
Maryono mengungkapkan, sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) dan ditetapkan sebagai salah satu 10 destinasi pariwisata Indonesia, Morotai memiliki potensi untuk berkembang. Namun infrastruktur yang ada belum bisa mendukung potensi tersebut.
Untuk itu diharapkan peran semua pihak dalam memberikan perhatian bagi pengembangan wisata Morotai agar dapat berkembang seperti daerah lainnya.
“Ini adalah moment yang tepat karena kami BUMN hadir di wilayah Maluku Utara untuk bersama-sama membangun ekonomi daerah melalui kegiatan BUMN Hadir untuk Negeri. Ini akan kami sampaikan kepada Kementerian BUMN, Kementerian Pariwisata dan kalangan swasta untuk bersama-sama kita membangun Morotai,” katanya.
Menurut Maryono, BTN bisa ikut memberikan kontribusi dalam pengembangan wisata di Morotai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Misalkan BTN dapat membangun home stay di Pulau Dodola yang memiliki laut yang jernih dan pantai berpasir putih yang indah.
Jika dibangun home stay ataupun hotel di kawasan Pulau Dodola akan makin banyak wisatawan manca negara yang akan datang. “Apalagi saat ini sudah ada penerbangan langsung dari Manado ke Morotai yang membawa turis dari China. Ini harus dikembangkan dengan infrastruktur yang menunjang,” tegasnya.
Bupati Morotai Weni Paraisu mengaku sedikitnya dibutuhkan investasi sebesar Rp100 miliar untuk mengembangkan potensi wisata di Morotai seperti Pulau Dodola. Namun kebutuhan dana tersebut hanya untuk sebatas pembangunan home stay dan cotage ataupun hotel, belum memperhitungkan infrastruktur pendukungnya.
“Infrastruktur yang kami butuhkan adalah penyediaan air bersih dan listrik. Kami terus berupaya mengadakan itu. Semoga pemerintah pusat mau mendengarkan hal ini,” jelasnya. (*) Dwitya Putra
Poin Penting Sebanyak 36 dari 38 provinsi telah menetapkan UMP 2026, sesuai PP 49/2025 yang… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan formulasi UMP 2026 telah memasukkan indikator ekonomi seperti inflasi, indeks alfa,… Read More
Poin Penting Modal asing masuk Rp3,98 triliun pada 22–23 Desember 2025, dengan beli bersih di… Read More
Poin Penting Menurut Asuransi Jasindo mobilitas tinggi memicu potensi kecelakaan dan kejahatan, sehingga perlindungan risiko… Read More
Poin Penting Pemerintah menyelamatkan lebih dari Rp6,6 triliun keuangan negara, sebagai langkah awal komitmen Presiden… Read More
Poin Penting Bank Mandiri menerapkan perlakuan khusus kredit bagi debitur terdampak bencana di Aceh, Sumut,… Read More