Ilustrasi: Perumahan subsidi/Erman Subekti
Jakarta – Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN) Nixon LP Napitupulu menyebut, setidaknya dibutuhkan dana senilai Rp80 triliun untuk mewujudkan program penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 800 ribu unit.
“Ini belum keputusan ya, tapi kajiannya Rp70 hingga Rp72 triliun dari sisi pemerintah,” katanya dalam acara Program 3 Juta Rumah di Kantor BTN, Jakarta, 29 November 2024.
Artinya, lanjut Nixon, pihak bank biasanya harus menyediakan anggaran senilai Rp80 triliun apabila formatnya masih FLPP.
Meski demikian, pihaknya menyatakan kesiapan penyediaan dana tersebut sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah dalam mencapai target program 3 juta rumah.
Baca juga : Percepat Program 3 Juta Rumah, Pemerintah Hapus BPHTB dan PBG buat Rumah MBR
“Kita yang namanya tugas harus siap untuk segala macam tugas yang akan dijalankan,” tegasnya.
Hingga saat ini, BTN bersama dengan pemerintah terus melakukan diskusi teknis, termasuk model pendanaan. Di mana, rencananya sebanyak 50 persen berasal dari pemerintah dan 50 persen lainnya dari likuiditas bank.
Menyoal likuiditas bank, pihaknya sendiri bakal mengandalkan dana pihak ketiga (DPK), penerbitan bonds dan pinjaman luar negeri.
Baca juga : Dukung Program 3 Juta Rumah, BI Siapkan Dua Kebijakan Ini
“Kita lagi kerja nih, banyak untuk ketemu investor, bonds shoulder. Kita berharap pinjaman itu di kisaran Rp10 hingga Rp20 triliun,” bebernya.
Di lain sisi, BTN berharap turut melibatkan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF dalam rencana implementasi KPR FLPP sebanyak 800 ribu unit. Dengan begitu, pihaknya bisa berbagai porsi pendanaan bersama dengan SMF.
“SMF kita berharap masih bisa dilibatkan. Jadi porsi yang 50 bank itu bisa dibagi lagi,” pungkasnya. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting 15,2 juta NIB diterbitkan, 14,9 juta untuk usaha mikro; masih ada 40 juta… Read More
Poin Penting Pemerintah memperpanjang penempatan Rp200 triliun di bank-bank milik negara hingga September 2026 untuk… Read More
Poin Penting Studi CELIOS menunjukkan Program MBG bisa membuang 62–125 juta porsi/minggu, merugikan negara Rp622… Read More
Poin Penting OJK menegaskan tidak ada perpanjangan waktu, semua UUS asuransi wajib spin off paling… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ungkap sudah ada sejumlah pendaftar calon ADK OJK, terutama… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan dana THR 2026 sebesar Rp55 triliun telah siap dan tinggal menunggu… Read More