Perbankan

BTN Butuh Rp80 Triliun Bangun 800 Ribu Rumah KPR FLPP

Jakarta – Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN) Nixon LP Napitupulu menyebut, setidaknya dibutuhkan dana senilai Rp80 triliun untuk mewujudkan program penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 800 ribu unit.

“Ini belum keputusan ya, tapi kajiannya Rp70 hingga Rp72 triliun dari sisi pemerintah,” katanya dalam acara Program 3 Juta Rumah di Kantor BTN, Jakarta, 29 November 2024.

Artinya, lanjut Nixon, pihak bank biasanya harus menyediakan anggaran senilai Rp80 triliun apabila formatnya masih FLPP.

Meski demikian, pihaknya menyatakan kesiapan penyediaan dana tersebut sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah dalam mencapai target program 3 juta rumah.

Baca juga : Percepat Program 3 Juta Rumah, Pemerintah Hapus BPHTB dan PBG buat Rumah MBR

“Kita yang namanya tugas harus siap untuk segala macam tugas yang akan dijalankan,” tegasnya.

Hingga saat ini, BTN bersama dengan pemerintah terus melakukan diskusi teknis, termasuk model pendanaan. Di mana, rencananya sebanyak 50 persen berasal dari pemerintah dan 50 persen lainnya dari likuiditas bank.

Menyoal likuiditas bank, pihaknya sendiri bakal mengandalkan dana pihak ketiga (DPK), penerbitan bonds dan pinjaman luar negeri.

Baca juga : Dukung Program 3 Juta Rumah, BI Siapkan Dua Kebijakan Ini

“Kita lagi kerja nih, banyak untuk ketemu investor, bonds shoulder. Kita berharap pinjaman itu di kisaran Rp10 hingga Rp20 triliun,” bebernya.

Di lain sisi, BTN berharap turut melibatkan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF dalam rencana implementasi KPR FLPP sebanyak 800 ribu unit. Dengan begitu, pihaknya bisa berbagai porsi pendanaan bersama dengan SMF.

“SMF kita berharap masih bisa dilibatkan. Jadi porsi yang 50 bank itu bisa dibagi lagi,” pungkasnya. (*)

Editor: Galih Pratama

Muhamad Ibrahim

Recent Posts

Purbaya Disebut Temukan Data Uang Jokowi Ribuan Triliun di Bank China, Kemenkeu: Hoaks!

Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa informasi yang menyebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa… Read More

5 hours ago

Lewat AKSes KSEI, OJK Dorong Transparansi dan Pengawasan Pasar Modal

Poin Penting OJK mendorong keterbukaan informasi pasar modal melalui sistem pelaporan elektronik AKSes KSEI dan… Read More

6 hours ago

Penjualan Emas BSI Tembus 2,18 Ton, Mayoritas Pembelinya Gen Z dan Milenial

Poin Penting Penjualan emas BSI tembus 2,18 ton hingga Desember 2025, dengan jumlah nasabah bullion… Read More

7 hours ago

Transaksi Syariah Card Melonjak 48 Persen, Ini Penopangnya

Poin Penting Transaksi Syariah Card Bank Mega Syariah melonjak 48% pada Desember 2025 dibandingkan rata-rata… Read More

7 hours ago

Purbaya Siapkan Jurus Baru Berantas Rokok Ilegal, Apa Itu?

Poin Penting Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tengah membahas penambahan satu lapisan cukai rokok untuk memberi… Read More

7 hours ago

Permata Bank Mulai Kembangkan Produk Paylater

Poin Penting Permata Bank mulai mengkaji pengembangan produk BNPL/paylater, seiring kebijakan terbaru regulator, namun belum… Read More

7 hours ago