BTN Bidik Pembiayaan Perumahan Pegawai BUMN

Jakarta – PT Bank Tabungan Negara (BTN) menggandeng Perum Percetakan Uang RI (Peruri) memberikan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi 3.000 karyawan Peruri. Langkah ini merupakan lanjutan dari strategi BTN untuk merangkul perusahaan swasta maupun BUMN untuk berkolabarasi dalam mempercepat pencapaian Program Satu Juta Rumah.

“Dalam program sejuta rumah yang dibutuhkan adalah pasokan rumah, karena itu kami berharap seluruh BUMN bisa mengoptimalkan lahan kosong mereka untuk pemukiman karyawan, tentu ini akan mempercepat program sejuta rumah,” ujar Direktur Utama Bank BTN, Maryono dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 24 Oktober 2017.

Maryono memberikan apresiasi kepada Peruri yang akan membangun 2,3 Ha lahan milik Yayasan Pegawai Peruri (Yapetri) yang berlokasi di Karawang Barat. Adapun sebagian lahan itu akan dikembangkan menjadi sekitar 161 unit rumah oleh anak perusahaan Peruri, Peruri Property Rencananya, rumah tapak yang akan dibangun adalah rumah non subsidi.

Sementara untuk skema pembiayaan yang bisa dinikmati karyawan Peruri yang sudah menjadi anggota BPJS-TK selama minimal 1 tahun dapat menikmati bunga kredit murah. Bank BTN menerapkan program manfaat layanan tambahan yang dimiliki oleh BPJS-TK untuk rumah non subsidi dengan harga maksimal Rp500 juta.

“Target kami dari hasil kerjasama ini adalah bisa merealisasikan KPR setidaknya kepada 600 karyawan Peruri atau sebesar kurang lebih Rp 180 miliar,” ucap Maryono.

Sementara untuk penerapan bunga KPR mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Persyaratan dan jenis layanan manfaat layanan tambahan dalam program Jaminan Hari Tua yaitu bunga acuan (7 Days Reverse Repo Rate) ditambah 3 Persen.

Tidak hanya itu, Bank BTN juga menerapkan bunga lunak untuk pelaksana atau kontraktor yang membangun pemukiman tersebut. Rencananya, nilai kredit konstruksi yang akan dikucurkan sebesar kurang lebih Rp38 miliar.

“Optimalisasi lahan kosong untuk pemukiman karyawan dan skema KPR dengan fasilitas BPJS-TK juga merupakan bentuk apreasiasi terhadap karyawan yang bisa diikuti oleh BUMN lain,” kata Maryono.

Dia menambahkan, penggunaan lahan kosong untuk pemukiman sebaiknya tidak hanya dilakukan perusahaan, tapi juga pemerintah daerah. Di mana Bank BTN tahun lalu mengusulkan ke pemerintah untuk membentuk Bank Tanah sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kurangnya lahan untuk pemukiman.

Dengan adanya Bank Tanah, program sejuta rumah bisa berjalan lebih baik karena pasokan lahan untuk pemukiman mencukupi, terutama daerah yang mulai padat penduduknya. Hal ini tentu memudahkan pengembang untuk membangun pemukiman karena harga tanah bisa dijaga sesuai rencana dan anggaran dari pemerintah.

“Penataan wilayah menjadi langkah awal yang harus dilakukan untuk merealisasikan terbentuknya bank tanah, hal ini bisa dimulai dari pemerintah daerah,” tutup Maryono. (*)