Jakarta — BTN berencana akan menurunkam minimal pembayaran uang muka ata DP (Down Payment) rumah non subsidi hingga di bawah 10 persen.
Strategi tersebut sehubungan dengan kebijakan relaksasi LTV yang akan dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang akan berlaku mulai bulan Agustus 2018. Saat ini secara umum minimal pembayaran DP untuk rumah bersubsidi di BTN sendiri sekitar 10 persen.
“Kan ada ada relaksasi ja kita bikin lebih ringan. Kalau BI kan maksimal 0 persen. Tapi kan tidak harus 0 persen . Artinya diserahkan kepada bank sesuai dengan mitigasi resikonya sendiri.” Ujar Budi Satria, Direktur Consumer Banking BTN di acara Infobank Mortgage Forum “Prospek Bisnis Mortgage Setelah Relaksasi LTV, di Jakarta, Kamis 12 Juli 2018.
Meski demikian Budi tidak memberikan angka yang pasti mengenai berapa persen DP setelah relaksasi LTV ini.
Baca juga: Peluang dan Tantangan Sektor Perumahan Versi BTN
“Masih harus dibicarakan lagi BI aturannya seperti apa, yang jelas, DP-nya untuk mendorong orang agar lebih mau mengambil KPR” tutur Budi.
Budi juga mengatakan selain menurunkan DP untuk rumah bersubsidi, BTN juga akan tetap fokus untuk menjaga NPL.
“Jangan lupa di unsur LTV itu tidak hanya DP maksimal 0 persen tapi juga ada ketentuan NPL. Kalau NPL di atas 5 kan ketentuan tidak berlaku” jelasnya.
Sebagai informasi, per kuartal 1 2018 BTN menyalurkan kredit sebesar Rp202,5 triliun atau meningkat 19,34 persen secara year on year. Sementara itu, dari jumlah kredit tersebut kredit perumahan mencapai 91,09 persen, atau naik 20,32 persen dari Rp 153, 31 triliun menjadi Rp184,46 triliun di periode yang sama tahun sebelumnya. (Dicky F. Maulana)
Suasana saat konferensi pers saat peluncuran Asuransi Mandiri Masa Depan Sejahtera di Jakarta. Presiden Direktur… Read More
Jakarta - PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) resmi menandatangani nota… Read More
Jakarta – Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2024 tercatat sebesar 4,95 persen, sedikit melambat dibandingkan kuartal… Read More
Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat peningkatan biaya pendidikan yang signifikan setiap tahun, dengan… Read More
Jakarta - Koordinator Aliansi Masyarakat Tekstil Indonesia (AMTI) Agus Riyanto mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo… Read More
Jakarta - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan pemerintah tengah membahas revisi Peraturan… Read More