Perbankan

BSI jadi Satu-Satunya Bank BUMN Syariah, Erick Thohir Pastikan Tak Ada Monopoli

Jakarta – Kementerian BUMN tengah mewacanakan BTN Syariah untuk dimerger dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) guna memperkuat kapasitas pangsa perbankan syariah. Pemerintah memang berencana mendorong BSI menjadi BUMN melalui penyertaan modal negara (PMN).

Menyikapi hal ini, Menteri BUMN Erick Thohir pun menegaskan, bahwa sesuai dengan rencana penggabungan BUMN, BSI akan menjadi satu-satunya bank syariah yang ada di BUMN. Namun, ia memastikan tidak akan menjadikan BSI memonopoli perbankan syariah di Indonesia.

“Sesuai dengan perusahan BUMN, yang namanya BSI menjadi satu-satunya bank syariah yang ada di BUMN. Tetapi bukan berarti karena ada BSI, BSI memonopoli perbankan syariah,” ujar Erick saat dikonfirmasi mengenai penggabungan BTN Syariah ke BSI, Selasa, 7 Juni 2022.

Dirinya pun memberikan gambaran, bahwa Danareksa dan PPA saat itu juga turut membantu merestrukturisasi Bank Muamalat dan mendapat penghargaan di Dubai. Erick mengungkapkan, BUMN akan fokus pada kinerja korporasi dan pelayanan publik pada waktu yang bersamaan.

“Keseimbangan pasar harus kita bisa intervensi kalau BUMN diperlukan turun tangan,” ujarnya.

Berhembusnya kabar penggabungan antara BTN Syariah dan BSI sebelumnya memang sudah santer terdengar. Berita ini juga mendapat sorotan dari Anggota Komisi VI DPR dari fraksi PKB, Nasim Khan.

“Ini terjadi kegaduhan, karena bertanya-tanya akan dikemanakan teman-teman pekerja setelah ini dan sebagainya,” ujar Nasim pada rapat sebelumnya.

Ia menilai, kabar merger antara BTN Syariah dan BSI menimbulkan kegaduhan pada karyawan dan institusi yang bersangkutan. Ia meminta kepada Kementerian BUMN untuk memiliki program yang jelas sebelum mewacanakan merger antar bank.

Adanya wacana BSI mengakuisisi BTN Syariah ikut dikomentari berbagai pihak. Salah satunya Muhammadiyah yang tidak setuju terkait akuisisi ini. Menurutnya, akuisisi ini akan mengancam program BTN Syariah dalam memberdayakan pengusaha UMKM untuk naik kelas dan program pembiayaan perumahan.

Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan, bahwa BSI yang telah menjadi bank terbesar ketujuh di Indonesia dari sisi aset, saat ini lebih melayani korporasi dan pengusaha level menengah. Kepedulian BSI dalam mendukung permodalan pelaku usaha kecil, mikro dan ultra mikro dinilai masih sangat kurang.

“Saya adalah orang yang tidak setuju dengan dimergernya 3 bank syariah, karena bagi saya bank syariah sebaiknya fokus kepada UMKM. Karena boleh dikatakan, rakyat dan umat islam itu sangat banyak di UMKM,” ujar Buya Anwar akhir bulan lalu. (*)

 

Editor: Rezkiana Nisaputra

Evan Yulian

Recent Posts

Tarif Trump, Lahir di Tengah “Kebencian” Pemerintah pada Sektor Keuangan dan Rendahnya Sense of Crisis

Oleh Eko B. Supriyanto, Chairman Infobank Media Group KEBIJAKAN “brutal” Donald Trump, Presiden Amerika Serikat… Read More

6 hours ago

BI Waspadai Dampak Tarif AS, Fokus Jaga Stabilitas Rupiah

Jakarta - Bank Indonesia (BI) akan terus memonitor perkembangan pasar global dan domestik pasca Presiden… Read More

21 hours ago

Komisi XI Wanti-Wanti Pemerintah Tak Gegabah Tanggapi Tarif Dagang 32 Persen AS

Jakarta - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan pemerintah harus berhati-hati dalam menyikapi… Read More

1 day ago

DPR Desak Pemerintah Dorong Reformasi WTO usai Tarif AS Naik 32 Persen

Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah untuk mendorong Organisasi… Read More

1 day ago

DPR: Indonesia Jangan Jadi Sasaran Barang Buangan Akibat Kebijakan Trump

Jakarta - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah mengumumkan daftar tarif dasar dan bea… Read More

2 days ago

Ekspor Terancam, Pemerintah Susun Langkah Hadapi Tarif AS

Jakarta - Pemerintah Indonesia segera menyiapkan langkah strategis untuk merespons kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan… Read More

2 days ago