Jakarta – Bank Syariah Indonesia (BSI) sudah mendominasi sekitar 10% market halal di Indonesia. Maka dari itu, potensi ekonomi halal di Indonesia pun masih dapat diakses lebih dalam lagi oleh BSI.
“Unfortunately kita hanya bisa mengakses dari sisi potensi halal itu less than 10%. Jadi kalau market share kita di ekonomi halal ini hanya sekitar 6%. Jadi sesungguhnya masih punya peluang yang masih besar sekali untuk kita menggali potensi ekonomi halal ini,” ujar Wakil Direktur Utama II Bank Syariah Indonesia (BSI) Abdullah Firman Wibowo, pada acara webinar “Pengecualian Pajak BPKH Insentif bagi Ekonomi dan Keuangan Syariah”, Rabu, 10 Maret 2021.
Di samping itu, Abdullah juga menjelaskan bahwa market cap BSI telah masuk 10 besar dari nilai market. Menurutnya hal ini dapat menjadi landasan yang baik untuk BSI dapat masuk jajaran 10 besar bank syariah dalam nilai market cap dunia.
“Harga saham kita pun sekarang per 2 Maret 2021 berada di level Rp2.810. Bahkan market cap per 2 Maret 2021 sebesar Rp116,94 triliun yang mana ini masuk ke dalam 10 besar juga nih dari nilai market,” jelasnya.
Ia pun berharap ke depan BSI dapat semakin memberikan dampak positif kepada pemegang saham maupun kepada masyarakat dengan layanan dan jaringan lebih luas untuk memberikan nilai tambah, termasuk produk dan jasa yang lebih kompetitif. (*) Steven Widjaja
Editor: Rezkiana Np
Jakarta - Masyarakat perlu bersiap menghadapi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Salah… Read More
Jakarta - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenkraf/Bekraf) memproyeksikan tiga tren ekonomi kreatif pada 2025. … Read More
Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa sejumlah barang dan jasa, seperti… Read More
Jakarta - Pemimpin tertinggi Gereja Katolik Sedunia Paus Fransiskus kembali mengecam serangan militer Israel di jalur… Read More
Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berbalik dibukan naik 0,98 persen ke level 7.052,02… Read More
Jakarta – Pengamat Pasar Uang, Ariston Tjendra, mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)… Read More