Perkantoran Bank Indonesia (BI). Foto: Erman Subekti.
Jakarta – Komisi XI DPR-RI memandang peran Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) sudah cukup positif dalam memberikan kontribusi pemikiran untuk kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) guna mendukung pemulihan ekonomi nasional.
Dimana diketahui, peran utama dari BSBI adalah membantu DPR dalam mengawasi serta memberikan masukan kebijakan bagi BI untuk meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi serta kredibilitas.
“BSBI memang menjadi tools bagi Komisi XI DPR untuk memberikan beberapa masukan kepada dewan gubernur dan beberapa (kebijakan) juga sudah tersampaikan,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi melalui diskusi virtual Infobanktalknews dengan tema ‘Harmonisasi Kebijakan Moneter dan Fiskal’ di Jakarta, Rabu 24 Febuari 2021.
Fathan menambahkan, komunikasi publik juga telah terjalin dan tersampaikan melalui beberapa anggota BSBI yang juga merupakan ekonom dari beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Gadjah Mada, Institut Pertanian Bogor dan lainnya.
“Selama ini (BSBI) telah memberikan kontribusi pemikiran yang cukup baik,” tukas Fathan.
Sebagai informasi saja, berbagai stimulus kebijakan moneter telah dilakukan BI guna mendukung pemulihan ekonomi. Selain menurunkan bunga acuan BI7DRR hingga menjadi 3,50% di Febuari 2021, yang terbaru BI juga memberikan stimulus relaksasi Loan to Value (LTV) 100% atau DP 0% untuk kedit properti serta stimulis uang muka 0% untuk kredit/pembiayaan kendaraan bermotor (KKB). (*)
Editor: Rezkiana Np
Poin Penting BI tetap siaga memantau rupiah selama libur Lebaran, termasuk melalui pasar offshore meski… Read More
Poin Penting BI tidak lagi memberi sinyal penurunan suku bunga akibat meningkatnya risiko global dari… Read More
Kerjasama ini juga membuka ruang bagi pengembangan bisnis terutama inisiatf mendukung program pemerintah dalam pengembangan… Read More
Poin Penting PT Bank Maybank Indonesia Tbk memperkuat pembiayaan SME syariah sebagai pilar utama pengembangan… Read More
Poin Penting PT Kereta Api Indonesia (Persero) menetapkan tarif maksimal LRT Jabodebek sebesar Rp10.000 selama… Read More
Poin Penting Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad menilai wacana pemotongan gaji pejabat yang… Read More