BRI Dukung Proyek Strategis Nasional Tol Desari
Jakarta– PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) memproyeksikan regulasi penurunan rasio Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah sebesar 50 basis poin (bps) untuk bank konvensional dapat menambah pasokan likuiditas miliknya hingga sekitar Rp 4,5 triliun hingga akhir tahun ini.
Hal tersebut disampaikan oleh
Direktur Keuangan BRI Haru Koesmahargyo di Kompleks DPR RI Jakarta. Haru mengaku menyambut positif kebijakan tersebut guna melonggarkan likuiditas melalui Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan.
“Dampak tentu pelonggaran sekitar Rp4,5 triliun. Ada cash masuk, jadi tadinya tersimpan di Bank Indonesia sekarang pindah dikembalikan ke bank,” kata Haru di Jakarta, Kamis 4 Juli 2019.
Haru menyebut, ketersediaan likuiditas tersebut akan disalurkan untuk penyaluran kredit miliknya. Hal tersebut juga dinilai akan mendorong kinerja kredit miliknya.
“Jadi ada tambahan likuiditas dan itu disalurkan di kredit, kita jaga itu LDR karena rata-rata tinggi ya, dengan begitu LDR bisa lebih rendah lebih likuid. Jadi bagus kebijakan kebijakan itu,” kata Haru.
Sebagai informasi, rasio LDR BRI hingga akhir Maret 2019 yakni 91,39% dengan CAR 21,91%. Dengan rasio yang cukup kuat tersebut BRI optimistis mampu tumbuh positif dan berkelanjutan.
Sebelumnya, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada periode Juni 2019 memutuskan untuk menurunkan rasio Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah sebesar 50 basis poin (bps) untuk bank konvensional dan bank syariah maupun unit usaha syariah. Sehingga masing-masing GWM menjadi 6% untuk bank konvensional dan 4,5% untuk bank syariah atau unit usaha syariah dengan GWM rata-rata tetap 3%. Putusan tersebut berlaku sejak 1 Juli 2019. (*)
Poin Penting 15,2 juta NIB diterbitkan, 14,9 juta untuk usaha mikro; masih ada 40 juta… Read More
Poin Penting Pemerintah memperpanjang penempatan Rp200 triliun di bank-bank milik negara hingga September 2026 untuk… Read More
Poin Penting Studi CELIOS menunjukkan Program MBG bisa membuang 62–125 juta porsi/minggu, merugikan negara Rp622… Read More
Poin Penting OJK menegaskan tidak ada perpanjangan waktu, semua UUS asuransi wajib spin off paling… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ungkap sudah ada sejumlah pendaftar calon ADK OJK, terutama… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan dana THR 2026 sebesar Rp55 triliun telah siap dan tinggal menunggu… Read More