Garuda Indonesia; Rute internasional diminati. (Foto: Erman)
Jakarta – Sebagai upaya untuk terus meningkatkan layanan jasa penerbangan kepada customer-nya, Garuda Indonesia dan Citilink menggandeng Askrindo dan Bank BRI untuk mengembangkan system layanan pembayaran klaim asuransi customer penerbangan pesawat Garuda Indonesia dan Citilink. Hal itu diwujudkan dalam bentuk penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) yang dilaksanakan pada hari ini (22/6).
Penandatanganan PKS dilakukan oleh Direktur Konsumer Bank BRI, Sis Apik Wijayanto, Direktur Utama Askrindo Antonius Chandra S.N., Direktur Keuangan Garuda Indonesia Helmi Imam Satriyono dan Direktur Keuangan Citilink Mega Satria.
Melalui kerjasama tersebut, Askrindo akan bertindak sebagai pihak asuransi yang akan menggaransi pembayaran kompensasi kepada penumpang apabila terjadi keterlambatan atau kerugian lain terkait penerbangan Garuda Indonesia dan Citilink. Sedangkan Bank BRI akan menyediakan jasa pembayarannya melalui Unit Kerja Operasional (UKO)nya yang tersebar di seluruh tanah air.
Menurut Helmi Imam Satriyono, kerjasama strategis ini dapat meningkatkan kemudahan pembayaran klaim penumpang pesawat dimanapun penumpang berada, dengan memanfaatkan banyaknya UKO BRI. “Bahkan dengan adanya kerjasama ini, maskapai sudah tidak perlu lagi menyiapkan uang cash di setiap kantornya yang berada di bandara-bandara,” tutur Mega Satria.
Pada kesempatan yang sama, Antonius mengatakan, Garuda Indonesia dan Citilink dapat menjadikan Askrindo sebagai mitra kerja yang handal dan terpercaya dalam hal coverage asuransi. Sementara itu, Sis Apik berharap, dengan penandatanganan kerjasama ini dapat meningkatkan pertumbuhan bisnis bagi kedua belah pihak, terutama dalam transaksi keuangan non tunai sekaligus mendukung program Less Cash Society .(*)
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More