BRI Dorong Pemerataan Ekonomi Melalui Holding Ultra Mikro

Jakarta – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) menyambut positif adanya entitas Holding Ultra Mikro yang dipimpin oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Holding tersebut dinilai bakal punya andil besar dalam mewujudkan pemerataan ekonomi di Indonesia.

Upaya pemerataan ekonomi melalui Holding Ultra Mikro ini sekaligus dapat mendorong Indonesia untuk mencapai inklusi keuangan. Keseriusan Indonesia dalam memulihkan sektor usaha Ultra Mikro dan UMKM ini dapat dilihat dari hadirnya inklusi keuangan UMKM dalam agenda prioritas G20. Dalam forum kerja sama multilateral itu, perbankan menjadi motor dalam mendorong produktivitas dan mendukung ekonomi dan keuangan inklusif bagi underserved community.

Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Produktivitas dan Daya Saing, Yulius mengatakan bahwa Holding Ultra Mikro dapat menjadi solusi akses pembiayaan bagi pelaku usaha ultra mikro.

Dengan begitu, pelaku usaha ultra mikro bisa meningkatkan produktivitasnya sehingga potensi untuk ‘naik kelas’ serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat semakin terbuka lebar.

“Upaya ini diharapkan dapat lebih melakukan pemerataan pembangunan dan juga kalau tingkat kemiskinan kita ini cukup masih tinggi apalagi sejalan dengan pandemi yaitu 17,76%. Ini yang sejalan dengan apa yang diharapkan dengan adanya ultra mikro ini,” kata Yulius dalam pemaparannya di BRI Microfinance Outlook 2022, Kamis (10/02/2022).

Yulius menyebut Indonesia masih mengalami ketimpangan ekonomi yang cukup tinggi. Kondisi ini tercermin dari rasio gini Indonesia yang menyentuh 0,381 per September 2021. Angka ini sebenarnya mengalami perbaikan dibandingkan Maret 2021 yang sebesar 0,384.

Rasio gini sendiri merupakan indikator untuk mengukur ketimpangan ekonomi yang diinterpretasikan dalam skala 0-1. Skor yang mendekati angka 0 menunjukan kemerataan ekonomi semakin membaik. Sebaliknya, jika mendekati angka 1, hal itu menunjukan kondisi ketimpangan ekonomi semakin tinggi.

“Adanya holding ultra mikro ini merupakan holding pembiayaan yang ditujukan untuk memberikan UMKM lebih terintegrasi dan koordinasi, sehingga diharapkan didapatkan pembiayaan biaya yang lebih murah dengan jangkauan yang lebih luas, masyarakat semakin mudah mengajukan pinjaman dan terdapatnya pendampingan,” tegas Yulius.

Yulius pun mendorong pelaku usaha untuk beralih ke sektor formal agar akses pembiayaan lebih mudah didapat. Upaya ini, kata Yulius, dapat ditempuh dengan mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) agar legalitas bisnis tercatat oleh pemerintah.

“Kita saat ini sedang mendorong supaya UMKM pindah dari informal ke formal, karena saat ini masih sebagian besar UMKM bekerja di informal dan saat ini jumlah NIB sudah mencapai mencapai lebih dari 17 juta usaha mikro. Nah, ini kita harapkan makin bertambah, kenapa begitu? Dengan pindahnya ke formal, maka mereka akan lebih mudah untuk dapat mengakses perbankan, dan tentunya formal dan informal kita butuh dari holding company untuk melakukan pembinaan dan lainnya,” jelas Yulius.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari menyatakan bahwa dengan mengantarkan pelaku usaha ultra mikro ‘naik kelas’, ekonomi Indonesia dapat terakselerasi dengan optimal. Hal ini sejalan dengan potensi sektor ultra mikro tersebut dalam lanskap UMKM di Indonesia.

“Kita sering mendengar angka 64 juta unit usaha, kita juga sering mendengar 98% diantaranya adalah pelaku usaha mikro dan ultra mikro. Saya mencoba untuk memetakan seberapa besar sesungguhnya ultra mikro, ternyata dari 98% itu 81,8% adalah ultra mikro,” ujar Supari.

Maka dari itu, upaya BRI bersama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT Pegadaian di Holding Ultra Mikro dapat memperluas jangkauan untuk melayani lebih banyak nasabah. Target ini juga tertuang dalam Visi BRI untuk menjadi The Most Valuable Banking Group in South East Asia & Champion of Financial Inclusion pada tahun 2025.

“Ke depan itu bukan literasi tapi inklusi dulu, berikan akses dulu baru di situlah nanti ada sebuah motivasi mau belajar. Sekarang inklusi Indonesia itu cuma 76%, kita akan dorong menjadi 90% di tahun 2024,” pungkas Supari. (*)