Jakarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI memperluas kerja sama dengan berbagai pihak. Terbaru, BRI menjalin kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI menandatangani nota kesepahaman tentang pemanfaatan jasa dan layanan perbankan dalam peningkatan ekonomi sektor kelautan dan perikanan.
Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa BRI terus mendukung penuh program sektor kelautan dan perikanan.
“Kami akan terus mendukung program pemerintah, terutama untuk sektor-sektor yang belum bankable, BRI memfasilitasinya melalui program link UMKM BRI. Terkait kerja sama ini, manfaat layanan bisa dirasakan oleh masyarakat, terutama pelaku usaha eksportir produk kelautan dan perikanan”, ujar Sunarso dikutip Rabu, 8 Maret 2023.
Sunarso menambahkan, unit kerja BRI yang tersebar hingga pelosok desa, tentu dapat dimanfaatkan KKP untuk menjangkau kebijakan yang menyentuh hingga pelosok. Apalagi lebih dari 84% portofolio BRI berasal dari UMKM yang bersentuhan langsung dengan masyarakat pesisir.
Seperti diketahui, total KUR sektor kelautan perikanan di tahun 2022 pemerintah mencapai Rp9,9 triliun, di mana Rp7,2 triliun di antaranya disalurkan oleh BRI dengan jumlah nasabah mencapai 199.224.
BRI juga memperkenalkan Pasar Rakyat Indonesia (PARI) yang merupakan kolaborasi dengan ekosistem digital. PARI merupakan aplikasi digital marketplace khusus komoditas pangan. Saat ini, sudah terdapat 18.000 petambak, petani, dan peternak di aplikasi PARI. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
Poin Penting IHSG menguat 1,46 persen ke 8.632,76, mendorong kapitalisasi pasar BEI naik 1,39 persen… Read More
Poin Penting OJK dan Polda Kalimantan Utara menuntaskan penyidikan dugaan tindak pidana perbankan di Bank… Read More
Poin Penting IHSG naik 1,46 persen ke level 8.632,76, diikuti kenaikan kapitalisasi pasar 1,39 persen… Read More
Poin Penting NII BTN melonjak 44,49 persen yoy menjadi Rp12,61 triliun pada kuartal III 2025,… Read More
Poin Penting LPS membuka peluang percepatan implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) dari mandat 2028 menjadi… Read More
Berlakunya Program Penjaminan Polis (PPP) yang telah menjadi mandat ke LPS sesuai UU No. 4… Read More