BRI Alokasikan KUR Rp12 Triliun di Maret 2023

Bunga penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Foto: Ilustrasi

Jakarta – PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) mulai menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2023 pada Maret ini. Tahap awal pencairan KUR pada bulan Maret 2023 telah dialokasikan sebesar Rp12 triliun, dari alokasi penyaluran KUR BRI yang sebesar Rp270 triliun di 2023.

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan bahwa dari alokasi KUR oleh pemerintah sebesar Rp450 triliun pada tahun ini, BRI mendapatkan alokasi penyaluran KUR sebesar Rp270 triliun.

“Untuk tahap awal pencairan KUR 2023 pada bulan Maret 2023 ini telah dialokasikan KUR sebesar Rp12 triliun,” ujar Supari, Selasa, 7 Maret 2023.

Penyaluran KUR tersebut dilakukan setelah terbitnya perangkat kebijakan KUR tahun 2023 seperti Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Permenko No 1 Tahun 2023 dan perangkat pendukung lainnya.

Sebagai informasi, BRI di sepanjang tahun 2022 lalu berhasil menyalurkan KUR dengan total sebesar Rp252,38 triliun kepada 6,5 juta debitur dengan mayoritas disalurkan kepada sektor produksi. BRI juga berhasil menjaga kualitas KUR yang disalurkan, hal tersebut tercermin dari NPL KUR BRI pada akhir Desember 2022 sebesar 0,83%.

Supari menambahkan bahwa digitalisasi memberikan dampak positif terhadap penyaluran KUR BRI. Melalui BRISPOT, BRI dapat terus memperbarui operating model end to end tenaga pemasar, yang berdampak terhadap produktivitas 27 ribu mantri BRI.

“Berkat keberadaan BRISPOT, BRI saat ini mampu mencairkan KUR sebesar Rp1 triliun per harinya”, jelasnya.

Tidak hanya fokus dalam penyaluran, BRI juga telah menyiapkan strategi untuk menjaga kualitas kredit KUR yang disalurkan. Diantaranya melalui optimalisasi success rate restruk, monitoring secara berkala penyaluran KUR, serta menggunakan data analytic untuk memperkuat proses credit underwriting.

“Selain menyalurkan KUR, BRI berkomitmen akan terus berperan aktif membantu pemerintah dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas usaha mikro Indonesia melalui financial literacy, social economic empowerment, digital penetration, dan penyaluran program-program Pemerintah. Hal tersebut tak lain untuk mendorong momentum pertumbuhan perekonomian grass root serta untuk mendukung penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia,” ungkapnya. (*)

Editor: Rezkiana Nisaputra

Irawati