Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan penyebab garis kemiskinan di Indonesia sulit menurun. Plt. Sekretaris Utama BPS Imam Machdi menyebutkan penahanan penurunan tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh harga komoditas pokok yang terus melonjak.
Imam menyebutkan beberapa komoditas pokok selama Maret 2023 – Maret 2024 mengalami kenaikan di antarannya, beras mengalami kenaikan 20,07 persen, telur ayam ras 11,56 persen dan cabai merah 45,95 persen.
“Kenaikan harga beberapa komoditas pokok ini tentu memengaruhi tingkat konsumsi dan pengeluaran masyarakat yang tercermin dari angka kemiskinan,” ungkap Imam dalam Rilis BPS, Senin, 1 Juli 2024.
Baca juga: Masa Kerja Tinggal 5 Bulan, Jokowi Hanya Mampu Turunkan Kemiskinan 2,22 Persen
Imam merinci, garis kemiskinan pada Maret 2024 sebesar Rp582.932 atau naik 5,90 persen, dibandingkan Maret 2023. Sedangkan, berdasarkan wilayah, pada Maret 2024 garis kemiskinan perkotaan sebesar Rp601.87 atau lebih tinggi dari pada garis kemiskinan di perdesaan, yakni Rp556.874.
“Jika dilihat perubahannya kenaikan garis kemiskinan perkotaan dari Maret 2023 ke Maret 2024, yaitu sebesar 5,72 persen atau lebih rendah dari kenaikan garis kemiskinan perdesaan sebesar 6,06 persen,” jelasnya.
Baca juga: Tingkat Kemiskinan 2024 Diprediksi Turun, INDEF Ungkap Pendorongnya
Berdasarkan komponen pembentuknya, peranan komoditas makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan bukan komoditas makanan. Pada Maret 2024, peranan komoditas makanan mencapai 74,44 persen, sementara komoditas bukan makanan sebesar 25,56 persen terhadap garis kemiskinan.
Berdasarkan data BPS, pada Maret 2024 penduduk miskin Indonesia sebesar 9,03 persen atau sekitar 25,22 juta orang, menurun sebesar 0,33 persen poin atau turun 0,68 juta orang bila dibandingkan Maret 2023. (*)
Editor: Galih Pratama
Jakarta - PT Pertamina Hulu Energi Offshore South East Sumatera (PHE OSES) resmi menyalurkan gas bumi ke… Read More
Jakarta - PT PLN (Persero) meluncurkan program Gerakan Tertib Arsip (GEMAR) dan aplikasi New E-Arsip… Read More
Jakarta - Demi meningkatkan kinerja keselamatan dan integritas aset, Pertamina Subholding Upstream Regional Jawa dan PT Badak… Read More
Jakarta - Penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK) harus melewati regulatory sandbox milik Otoritas Jasa… Read More
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut bersedia mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen Presiden… Read More
Jakarta - Saat ini, secara rata-rata masa tunggu untuk melaksanakan ibadah haji di Indonesia bisa… Read More