Moneter dan Fiskal

BPS Tunda Rilis Data Ekspor-Impor per April 2025, Ada Apa?

Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) memutuskan untuk mengubah jadwal rilis data perkembangan ekspor impor atau neraca perdagangan Indonesia per April 2025 yang biasanya dilaksanakan pada pertengahan bulan atau setiap tanggal 15.

Mengutip laman resminya, BPS tidak lagi merilis angka sementara perkembangan ekspor impor yang biasanya dikeluarkan setiap tengah bulan.

“Sebagai bentuk komitmen BPS untuk menghadirkan data yang berkualitas, BPS tidak lagi merilis Angka Sementara perkembangan ekspor impor yang biasanya dikeluarkan setiap tengah bulan,” dikutip Kamis, 15 Mei 2025.

Sebagai gantinya, BPS akan merilis angka tetap perkembangan ekspor impor di setiap awal bulan. Artinya, berbarengan dengan rilis data Indeks Harga Konsumen (IHK) atau inflasi. Sehingga, pengumuman rilis ekspor dan impor pada April akan dilakukan pada 2 Juni 2025 mendatang.

Baca juga: Perbedaan Data Kemiskinan, DPR Minta BPS Terbuka pada Kajian Bank Dunia

“Dalam rangka meningkatkan kualitas data, Badan Pusat Statistik (BPS) akan merilis Angka Tetap perkembangan Ekspor Impor di setiap awal bulan,” tulis BPS.

“Dengan demikian, penggunaan data langsung memperolah Angka Tetap kinerja ekspor dan impor untuk dimanfaatkan lebih lanjut,” tambah BPS.

Terpisah, Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede memproyeksikan neraca perdagangan tetap surplus, meskipun mengalami perlambatan dari USD4,33 miliar pada Maret 2025 menjadi USD3,10 miliar pada April 2025.

“Penurunan ini terutama disebabkan oleh perlambatan laju ekspor dan impor bulanan akibat faktor musiman pada periode libur Idulfitri yang panjang. Namun, penurunan impor diperkirakan tidak akan sebesar ekspor, mencerminkan aktivitas impor yang dimajukan sebelum penerapan tarif balasan AS,” kata Josua.

Selanjutnya, ekspor Indonesia diperkirakan akan turun sebesar 9,22 persen secara bulanan atau month to month (mtm) pada April 2025, meskipun masih mencatat pertumbuhan tahunan yang solid sebesar 7,60 persen year on year (yoy).

Josua menyatakan bahwa aktivitas ekspor biasanya melambat selama liburan Idulfitri, yang tahun ini jatuh pada minggu pertama April 2025. Selain itu, harga komoditas utama seperti CPO dan batu bara yang lebih lemah diperkirakan akan berkontribusi pada penurunan bulanan.

Untuk impor, diperkirakan akan turun sebesar 4,83 persen mtm pada April 2025, meskipun masih mencatat pertumbuhan tahunan sebesar 6,57 persen yoy.

Baca juga: BPS: Pengangguran di Indonesia Capai 7,28 Juta Orang per Februari 2025

Josua menambahkan bahwa aktivitas impor biasanya melambat selama periode libur Idulfitri yang panjang. Penurunan ini didukung oleh harga minyak yang lebih lemah dan depresiasi rupiah yang signifikan di tengah ketidakpastian global yang meningkat pada April 2025.

“Namun, kontraksi bulanan impor diperkirakan lebih kecil dibandingkan ekspor, didorong oleh aktivitas impor yang dimajukan akibat tarif resiprokal AS. Secara cukup signifikan, ekspor China ke Indonesia pada April 2025 menunjukkan peningkatan signifikan,” pungkasnya. (*)

Editor: Galih Pratama

Irawati

Bergabung dengan Infobanknews.com sejak April 2022. Lulusan Universitas Budi Luhur ini bertugas meliput isu ekonomi makro, moneter & fiskal, perbankan, hingga industri keuangan non-bank (IKNB).

Recent Posts

Prabowo Genjot Bedah Rumah 400 Ribu Unit, Sasar Seluruh Daerah

Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More

9 hours ago

Negara Rugi Rp25 Triliun dari Rokok Ilegal, Program Prioritas Terancam

Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More

9 hours ago

CIMB Niaga Luncurkan OCTOBIZ untuk Permudah Pengelolaan Transaksi Bisnis

OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More

9 hours ago

DPR Soroti Harga BBM, Pemerintah Klaim Siap Hadapi Lonjakan Minyak Dunia

Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More

9 hours ago

Wamen Bima Arya Tegaskan Aturan Main WFH ASN, Pelayanan Publik Tak Boleh Kendur

Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More

10 hours ago

OJK dan BEI Terapkan Kebijakan HSC, Berikut Penjelasannya

Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More

12 hours ago