Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) pada Mei 2017 terjadi inflasi sebesar 0,39 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 128,83. Dari 82 kota IHK, 70 kota mengalami inflasi dan 12 kota mengalami deflasi.
Inflasi tertinggi terjadi di Tual sebesar 0,96 persen dengan IHK sebesar 144,44 dan terendah terjadi di Sampit dan Bulukumba masing-masing sebesar 0,02 persen dengan IHK masing-masing 129,86 dan 133,21.
Sedangkan deflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 1,13 persen dengan IHK sebesar 127,31 dan terendah terjadi di Pematangsiantar sebesar 0,01 persen dengan IHK sebesar 132,80.
Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran, yaitu, kelompok bahan makanan sebesar 0,86 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,38 persen.
Kemudian, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,35 persen; kelompok sandang sebesar 0,23 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,37 persen; kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 0,03 persen; dan kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,23 persen.
“Untuk tingkat inflasi tahun kalender (Januari–Mei) 2017 sebesar 1,67 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Mei 2017 terhadap Mei 2016) sebesar 4,33 persen,” ujarnya, di Jakarta, Jumat, 2 Juni 2017.
Komponen inti pada Mei 2017 mengalami inflasi sebesar 0,16 persen. Tingkat inflasi komponen inti tahun kalender (Januari–Mei) 2017 terjadi inflasi sebesar 1,33 persen dan tingkat inflasi komponen inti tahun ke tahun (Mei 2017 terhadap Mei 2016) sebesar 3,20 persen. (*)
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More