Neraca Perdagangan RI Kembali Defisit US$2,03 Miliar di Juli 2018
Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Mei 2018 terjadi inflasi sebesar 0,21 persen dengan tingkat inflasi secara tahunan (Mei 2018 terhadap Mei 2017) sebesar 3,23 persen dan inflasi tahun kalender (Januari–Mei) 2018 sebesar 1,30 persen.
Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, dari 82 kota IHK, 65 kota mengalami inflasi dan 17 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Tual sebesar 1,88 persen dengan IHK sebesar 149,87 dan terendah terjadi di Purwokerto dan Tangerang masing-masing sebesar 0,01 persen dengan IHK masing-masing sebesar 129,28 dan 139,95.
“Sementara deflasi tertinggi terjadi di Pangkalpinang sebesar 0,99 persen dengan IHK sebesar 137,93 dan terendah terjadi di Pematangsiantar sebesar 0,01 persen dengan IHK 137,09,” ujarnya di Jakarta, Senin, 4 Juni 2018.
Baca juga: BI: Inflasi Pekan Ketiga Mei 0,22%
Menurutnya, inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok bahan makanan sebesar 0,21 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,31 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,19 persen.
“Kemudian kelompok sandang sebesar 0,33 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,21 persen; kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 0,09 persen; dan kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan 0,18 persen,” ucapnya.
Sementara itu, lanjut dia, untuk komponen inti pada bulan Mei 2018 juga mengalami inflasi sebesar 0,21 persen. Tingkat inflasi komponen inti tahun kalender (Januari – Mei) 2018 adalah sebesar 1,12 persen dan tingkat inflasi komponen inti tahun ke tahun (Mei 2018 terhadap Mei 2017) sebesar 2,75 persen. (*)
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More