Neraca Perdagangan RI Kembali Defisit US$2,03 Miliar di Juli 2018
Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Mei 2018 terjadi inflasi sebesar 0,21 persen dengan tingkat inflasi secara tahunan (Mei 2018 terhadap Mei 2017) sebesar 3,23 persen dan inflasi tahun kalender (Januari–Mei) 2018 sebesar 1,30 persen.
Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, dari 82 kota IHK, 65 kota mengalami inflasi dan 17 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Tual sebesar 1,88 persen dengan IHK sebesar 149,87 dan terendah terjadi di Purwokerto dan Tangerang masing-masing sebesar 0,01 persen dengan IHK masing-masing sebesar 129,28 dan 139,95.
“Sementara deflasi tertinggi terjadi di Pangkalpinang sebesar 0,99 persen dengan IHK sebesar 137,93 dan terendah terjadi di Pematangsiantar sebesar 0,01 persen dengan IHK 137,09,” ujarnya di Jakarta, Senin, 4 Juni 2018.
Baca juga: BI: Inflasi Pekan Ketiga Mei 0,22%
Menurutnya, inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok bahan makanan sebesar 0,21 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,31 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,19 persen.
“Kemudian kelompok sandang sebesar 0,33 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,21 persen; kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 0,09 persen; dan kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan 0,18 persen,” ucapnya.
Sementara itu, lanjut dia, untuk komponen inti pada bulan Mei 2018 juga mengalami inflasi sebesar 0,21 persen. Tingkat inflasi komponen inti tahun kalender (Januari – Mei) 2018 adalah sebesar 1,12 persen dan tingkat inflasi komponen inti tahun ke tahun (Mei 2018 terhadap Mei 2017) sebesar 2,75 persen. (*)
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More