Badan Pusat Statistik (BPS). (Foto: Istimewa)
Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai impor Indonesia Desember 2018 mencapai US$15,28 miliar atau turun 9,60 persen dibanding November 2018, namun naik 1,16 persen jika dibandingkan Desember 2017.
Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, impor nonmigas Desember 2018 mencapai US$13,31 miliar atau mengalami penurunan 5,14 persen dibanding November 2018. Sebaliknya meningkat 6,16 persen jika dibanding Desember 2017.
“Impor migas Desember 2018 mencapai US$1,97 miliar atau turun 31,45 persen dibanding November 2018, demikian juga apabila dibandingkan Desember 2017 turun 23,33 persen,” ujarnya di Jakarta, Selasa, 15 Januari 2019.
Penurunan impor nonmigas terbesar Desember 2018 dibanding November 2018 adalah golongan bahan kimia organik sebesar US$174,4 juta (27,07 persen), sedangkan peningkatan terbesar adalah golongan buah-buahan sebesar US$69,8 juta (68,90 persen).
Tiga negara pemasok barang impor nonmigas terbesar selama Januari-Desember 2018 ditempat oleh Tiongkok dengan nilai US$45,24 miliar (28,49 persen), Jepang US$17,94 miliar (11,30 persen), dan Thailand US$10,85 miliar (6,83 persen). Impor nonmigas dari ASEAN 19,85 persen, sementara dari Uni Eropa 8,86 persen.
Nilai impor semua golongan penggunaan barang baik barang konsumsi, bahan baku/penolong, dan barang modal selama Januari–Desember 2018 mengalami peningkatan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya masing-masing 22,03 persen, 20,06 persen, dan 19,54 persen. (*)
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More