Badan Pusat Statistik (BPS). (Foto: Istimewa)
Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Desember 2018 terjadi inflasi sebesar 0,62 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 135,39. Adapun Tingkat inflasi tahun kalender (Januari–Desember) 2018 dan tingkat inflasi tahun ke tahun masing-masing sebesar 3,13 persen.
Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, dari 82 kota IHK, sebanyak 80 kota tercatat mengalami inflasi dan 2 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kupang sebesar 2,09 persen dengan IHK sebesar 135,96 dan terendah terjadi di Banda Aceh sebesar 0,02 persen dengan IHK sebesar 128,20.
“Untuk deflasi tertinggi terjadi di Sorong sebesar 0,15 persen dengan IHK sebesar 134,89 dan terendah terjadi di Kendari sebesar 0,09 persen dengan IHK sebesar 128,48,” ujarnya di Jakarta, Rabu, 2 Januari 2019.
Menurutnya, inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran, yakni terdiri dari kelompok bahan makanan yang mencapai 1,45 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau tercatat sebesar 0,22 persen.
Lalu, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,13 persen; kelompok sandang 0,08 persen; kelompok kesehatan 0,20 persen; kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga 0,10 persen; kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,28 persen.
Sementara komponen inti pada Desember 2018 mengalami inflasi sebesar 0,17 persen. Tingkat inflasi komponen inti tahun kalender 2018 dan tingkat inflasi komponen inti tahun ke tahun (Desember 2018 terhadap Desember 2017) masing-masing sebesar 3,07 persen. (*)
Poin Penting IHSG menguat 1,46 persen ke 8.632,76, mendorong kapitalisasi pasar BEI naik 1,39 persen… Read More
Poin Penting OJK dan Polda Kalimantan Utara menuntaskan penyidikan dugaan tindak pidana perbankan di Bank… Read More
Poin Penting IHSG naik 1,46 persen ke level 8.632,76, diikuti kenaikan kapitalisasi pasar 1,39 persen… Read More
Poin Penting NII BTN melonjak 44,49 persen yoy menjadi Rp12,61 triliun pada kuartal III 2025,… Read More
Poin Penting LPS membuka peluang percepatan implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) dari mandat 2028 menjadi… Read More
Berlakunya Program Penjaminan Polis (PPP) yang telah menjadi mandat ke LPS sesuai UU No. 4… Read More