Moneter dan Fiskal

BPS Catat Inflasi 0,16% di Februari 2023

Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Februari 2023 terjadi inflasi sebesar 0,16% dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 114,16. Sedangkan, tingkat inflasi tahun ke tahun (Februari 2023 terhadap Februari 2022) tercatat 5,47% dan tingkat inflasi tahun kalender (Februari 2023 terhadap Desember 2022) sebesar 0,50%.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini mengatakan, inflasi di bulan Februari 2023 secara bulan ke bulan lebih rendah, dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,34%. Penyumbang inflasi terbesar pada Februari 2023 berdasarkan kelompok pengeluaran adalah makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,48% dengan andil terhadp inflasi 0,13%.

Selain itu, terdapat kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi. Dengan deflasi terdalam yaitu pada kelompok transportasi sebesar -0,22% dengan andil terhadap inflasi -0,03%.

“Komoditas Penyumbang inflasi secara mtm diantaranya adalah beras, rokok kretek filter, bawang merah, cabai merah dan rokok putih. Sementara komoditas pendorong deflasi secara mtm terbesar untuk kelompok transportasi adalah tarif angkutan udara,” ujar Puji Rabu, 1 Maret 2023.

Dari 90 kota yang dipantau, terdapat 63 kota yang mengalami inflasi. Bila dirinci, 37 kota diantaranya memiliki inflasi diatas inflasi nasional dan 26 kota lainnya dibawah inflasi nasional, Namun, pada saat yangs sama sebanyak 27 kota mengalami deflasi.

“Inflasi tertinggi terjadi di Ternate sebesar 1,85% utamanya disebabkan oleh ikan segar mengambil andil 1,45%, angkutan udara 0,19%, cakalang diawetkan 0,12%, kangkong 0,09%, beras 0,05%, dan rokok kretek filter 0,04%. Sedangkan, deflasi terdalam di Kota Gunungsitolo sebesar -0,98%,” jelasnya.

Kemudian, inflasi menurut komponen, yaitu komponen inti pada Februari 2023 mengalami inflasi bulanan sebesar 0,13% mtm, lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 0,33%, yang menambil andil sebesar 0,08%. 

“Inflasi komponen inti lebih rendah disbanding bulan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan kebijakan Bank Indonesia (BI) untuk mempertahankan tingkat suku bunga acuan. Komoditas yang dominan memberikan andil adalah sewa rumah dan upah asisten rumah tangga,” ungkapnya.

Komponen harga yang diatur pemerintah mengalami inflasi bulanan sebesar 0,14% mtm, lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mengalami deflasi yaitu sebesar 0,55%, dengan mengambil andil sebesar 0,03%. Didorong oleh komoditas rokok kretek filter dan rokok putih dominan memberikan andil terhadap komponen ini, sebagai dampak lanjutan dari kenaikan cukai rokok.

Kemudian, komponen harga bergejolak mengalami inflasi sebesar 0,28% mtm, lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 1,40% dan memberikan andil 0,05%.

“Terlihat untuk harga yang bergejolak mengalami inflasi, namun lebih rendah diband ing bulan sebelumnya. Komoditas yang dominan memberikan andil adalah beras, baeang merah, cabai merah, bawang putih, dan kentang,” imbuhnya. (*)

Editor: Rezkiana Nisaputra

Irawati

Recent Posts

Libur Nataru Aman di Jalan, Simak Tips Berkendara Jauh dengan Kendaraan Pribadi

Poin Penting Pastikan kendaraan dan dokumen dalam kondisi lengkap dan prima, termasuk servis mesin, rem,… Read More

2 hours ago

Muamalat DIN Dukung Momen Liburan Akhir Tahun 2025

Bank Muamalat memberikan layanan “Pusat Bantuan” Muamalat DIN. Selain untuk pembayaran, pembelian, atau transfer, nasabah… Read More

3 hours ago

Kawasan Komersial Ini Disebut Bakal Dongkrak Peluang Bisnis dan Investasi di Tangerang

Poin Penting Paramount Land menghadirkan Indica Grande sebagai kawasan komersial baru seluas 1,4 hektare untuk… Read More

6 hours ago

Tok! UMP DKI Jakarta 2026 Naik 6,17 Persen, Besarannya Jadi Segini

Poin Penting UMP DKI Jakarta 2026 resmi naik 6,17 persen menjadi Rp5.729.876, atau bertambah Rp333.115… Read More

6 hours ago

Antisipasi Lonjakan EV Periode Nataru, Dirut PLN Tinjau Langsung Kesiagaan SPKLU

Poin Penting PLN mengantisipasi lonjakan pemudik EV saat Nataru 2025/2026, dengan proyeksi pengguna mobil listrik… Read More

7 hours ago

Tindak Lanjuti Pernyataan Prabowo, Komisi VII Desak Aturan Penghapusan KUR

Poin Penting Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah segera menerbitkan aturan turunan penghapusan KUR, menindaklanjuti… Read More

7 hours ago