Jakarta – Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan salah satu penyumbang kenaikan impor Indonesia di Juli 2024 adalah pada mesin dan perelangkapan elektrik dan bagiannya atau kode HS 85, khususnya smartphone.
“Mesin dan perelangkapan elektrik dan bagiannya HS 85 khususnya smartphone. Smartphone ini masuk dalam kode 85171300 ini yang mengalami kenaikan impor,” jelas Amalia dalam Rilis BPS, Kamis 15 Agustus 2024.
Selain itu, penyebab kenaikan impor lain adalah pada kelompok mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya atau kode HS 84.
Baca juga: Impor RI Juli 2024 Tembus USD21,74 Miliar, Melonjak 17,82 Persen
“Kalau kita lihat dari data detailnya penyumbang kenaikan nilai impor ini utamanya berasal dari kelompok mesin dan perakatan mekanis serta bagiannya atau HS 84,” katanya.
Seperti diketahui, BPS melaporkan impor pada Juli 2024 sebesar USD21,74 miliar atau naik 17,82 persen secara bulanan (mtm), dibandingkan bulan sebelumnya pada Juni 2024 yang sebesar USD18,45 miliar.
“Total nilai impor Juli 2024 naik secara bulanan dan tahunan,” kata Amalia.
Baca juga: Naik 6,55 Persen, Ekspor RI Tembus USD22,21 Miliar di Juli 2024
Secara rinci, impor migas naik sebesar 8,78 persen atau menjadi USD3,56 miliar, dibandingkan bulan sebelumnya USD3,27 miliar.
Sedangkan, impor non migas naik sebesar 19,76 persen mtm atau sebesar USD18,18 miliar, dibandingkan bulan sebelumnya USD15,18 miliar.
“Meningkatnya nilai impor secara bulanan disebabkan peningkatan nilai impor non migas dengan andil 16,26 persen, sementara itu andil peningkatan nilai impor migas adalah 1,56 persen,” imbuhnya. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting OJK mendorong keterbukaan informasi pasar modal melalui sistem pelaporan elektronik AKSes KSEI dan… Read More
Poin Penting Transaksi Syariah Card Bank Mega Syariah melonjak 48% pada Desember 2025 dibandingkan rata-rata… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tengah membahas penambahan satu lapisan cukai rokok untuk memberi… Read More
Poin Penting Permata Bank mulai mengkaji pengembangan produk BNPL/paylater, seiring kebijakan terbaru regulator, namun belum… Read More
Poin Penting OJK menyiapkan aturan pengawasan finfluencer yang ditargetkan rampung pertengahan 2026, dengan fokus pada… Read More
Poin Penting Purbaya menilai lambatnya penyerapan anggaran K/L dan Pemda merupakan masalah klasik yang terjadi… Read More