Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti
Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekspor pada September 2024 mengalami kontraksi. Tercatat, nilai ekspor September 2024 sebesar USD22,08 miliar atau turun 5,80 persen secara bulanan (mtm), dibandingkan bulan sebelumnya pada Agustus 2024 yang sebesar USD23,44 miliar.
Secara rinci, ekspor migas turun sebesar 2,8 persen atau sebesar USD1,17 miliar pada September 2024, dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar USD1,20 miliar.
“Penurunan nilai ekspor September 2024 secara bulanan terutama didorong oleh penurunan nilai ekspor non migas terutama pada komoditas lemak dan hewan nabati, bijih logam terak dan abu, mesin dan perlengkapan elektronik serta bagiannya,” ujar Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti dalam Rilis BPS, Selasa, 15 Oktober 2024.
Baca juga: RI Alami Deflasi 5 Bulan Beruntun, BPS Ungkap Biang Keroknya
Sementara, untuk ekspor non migas juga terkontraksi sebesar 5,96 persen atau secara nilai sebesar USD20,91 miliar, dibandingkan pada Agustus 2024 sebesar USD22,24 miliar.
Bila dilihat secara tahunan, nilai ekspor September 2024 mengalami peningkatan sebesar 6,44 persen secara tahunan (yoy). Pada September 2024 nilai ekspor menjadi USD22,08 miliar dibandingkan September 2023 sebesar USD20,74 miliar.
“Kenaikan ini didorong oleh peningkatan ekspor non migas, terutama pada bahan bakar mineral, logam mulia dan perhiasan/permata, serta kakao serta olahannya,” imbuhnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
Poin Penting BTN telah menyalurkan 6 juta unit KPR sejak 1976 hingga April 2026 dengan… Read More
Poin Penting ALTO luncurkan ASKARA Connect dan ASKARA Collab untuk mengintegrasikan pemantauan, pengelolaan, dan analisis… Read More
Poin Penting optimistis pertumbuhan KPR tetap positif dalam 3–5 tahun ke depan, dengan target peningkatan… Read More
Poin Penting ALTO Network memproses ~30 juta transaksi per hari hingga Maret 2026, dengan kontribusi… Read More
Poin Penting RUPST OCBC sepakat untuk membagikan dividen tunai Rp1,03 triliun atau Rp45 per saham… Read More
Poin Penting ALFI mendesak pemerintah melakukan harmonisasi regulasi KBLI 2025 karena dinilai memicu inefisiensi dan… Read More