News Update

BPKH: Meski Pandemi Dana Kelolaan Haji 2020 Mampu Tumbuh 15,08%

Jakarta – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berhasil membukukan peningkatan dana kelolaan meski berada di situasi yang tidak mudah akibat pandemi Covid-19 dan kontraksi ekonomi.

Tercatat untuk saldo dana haji yang dikelola BPKH pada akhir tahun 2020 sebesar Rp143,1 triliun atau meningkat 15,08% jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp124,32 triliun. Pencapaian ini juga melebihi target dana kelolaan yang ditetapkan oleh BPKH tahun 2020 sebesar Rp139,5 triliun. 

“Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah SWT di tengah situasi sulit akibat pandemi COVID-19 dan kontraksi ekonomi yang menerpa seluruh dunia termasuk Indonesia, BPKH dapat melakukan kelolaan dana haji yang diamanahkan dengan sebaik-baiknya,” kata Kepala BPKH Anggito Abimanyu melalui video conference di Jakarta, Rabu 14 Januari 2021.

Terkait instrumen dana kelolaan tahun 2020, dana yang diinvestasikan sebesar Rp99,53 triliun atau 69,6% dan sisanya 30,4% atau Rp43,53 triliun terdapat di penempatan bank syariah.

Anggito mengatakan, pencapaian tersebut diraih karena adanya dukungan dan sinergi yang telah terbangun dengan segenap mitra pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat. 

Dengan meningkatnya dana kelolaan ini, tambah Anggito, maka nilai manfaat yang diberikan kepada calon jemaah haji tunggu juga ikut bertambah yakni sebesar Rp7,46 triliun atau bertambah 2,33% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp7,29 triliun.

Dirinya juga menegaskan bahwa dana kelolaan haji dikelola BPKH secara profesional pada instrumen syariah yang aman dan likuid. Selain itu BPKH dalam kerjanya mengelola dana haji dilakukan secara transparan, dipublikasikan, diaudit oleh BPK dan diawasi oleh DPR. Hal tersebut dibuktikan BPKH dengan diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dua kali berturut-turut yakni Laporan Keuangan Tahun 2018 dan Laporan Keuangan Tahun 2019. (*)

Editor: Rezkiana Np

Suheriadi

Recent Posts

Lebih dari 96 Ribu Pejabat Belum Lapor Harta Kekayaan, KPK Minta Segera Setor LHKPN

Poin Penting KPK mencatat 67,98% penyelenggara negara telah melaporkan LHKPN 2025 hingga 11 Maret 2026… Read More

1 min ago

Gubernur Babel Perintahkan ASN Bersepeda demi Hemat BBM

Poin Penting Gubernur Babel mewajibkan ASN menggunakan sepeda atau kendaraan roda dua untuk menekan konsumsi… Read More

27 mins ago

Komisi X DPR Minta Wacana PJJ untuk Hemat Energi Dikaji Mendalam

Poin Penting DPR meminta wacana belajar dari rumah untuk efisiensi energi dikaji hati-hati, karena berpotensi… Read More

36 mins ago

BRI Salurkan KPR Subsidi Rp16,79 Triliun hingga Februari 2026

Poin Penting PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menyalurkan KPR subsidi Rp16,79 triliun kepada 122.838… Read More

49 mins ago

Pelni Catat Penumpang Arus Balik Capai 67,5 Persen per 26 Maret 2026

Poin Penting Pelni mencatat penumpang arus balik mencapai 225.898 orang atau 67,5 persen hingga 26… Read More

52 mins ago

Gubernur Jatim Minta Kepala Daerah Siap Hadapi Dampak Dinamika Global

Poin Penting Gubernur Jatim meminta kepala daerah menyiapkan strategi menghadapi dampak geopolitik global pada sektor… Read More

55 mins ago