Jakarta – Komisi XI DPR RI telah melakukan rapat konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam kelanjutan penanganan kasus Jiwasraya dan Asabri. Tak tanggung-tanggung, dalam rapat tersebut juga membahas mengenai kinerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dinilai lalai sehingga kasus tersebut dapat terjadi.
Ketua BPK Agung Firman Sampurna menyebutkan, pihaknya telah memeriksa OJK dalam kasus asuransi milik negara tersebut. “Kesepakatan kami tadi terkait pemeriksaan yang akan dilaksanakan, yakni pemeriksaan OJK dan saran pemeriksaan secara reguler,” kata Agung di Kantor Pusat BPK Jakarta, Senin 3 Febuari 2020.
Ditemui di tempat yang sama, Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto menyebut pemeriksaan investigasi telah dilakukan bukan hanya kepada OJK namun juga pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kementerian BUMN. “Kami adakan konsultasi dengan BPK progres investigasi Jiwasraya, Asabri dan OJK juga telah selesai tahap pertama investigasi bertahap,” tambah Dito.
Selain itu anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun juga mengatakan, pemeriksaan terhadap OJK telah sampai pada tahap audit investigasi mengenai fungsi pengawasan OJK terhadap Jiwasraya tersebut. “Sekarang mereka sudah masuk dalan tahapan audit investigasi. Mereka minta akan segera dituntaskan,” ucapnya.
Kinerja OJK sendiri dinilai lalai dalam pengawasan, kenadti beberapa pelaku industri telah melakukan pembayaran iuran ke OJK. (*)
Poin Penting OJK menunjuk Bank Kalsel sebagai Bank Devisa sejak 31 Desember 2025 dengan masa… Read More
Poin Penting Presiden Prabowo mendorong riset kampus berorientasi hilirisasi dan industri nasional untuk meningkatkan pendapatan… Read More
PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life) berkolaborasi dengan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menghadirkan… Read More
Poin Penting Pengawasan OJK disorot DPR karena platform Dana Syariah Indonesia (DSI) masih dapat diakses… Read More
UOB Plaza yang berlokasi di distrik bisnis Jakarta, telah menerima sertifikat dan plakat GREENSHIP Existing… Read More
Poin Penting Pembiayaan UMKM BSI tembus Rp51,78 triliun hingga November 2025, dengan Rasio Pembiayaan Inklusif… Read More