Pembiayaan Perumahan; Bisa pakai skim BPJS Ketenagakerjaan. (Foto: Istimewa)
Jakarta–BPJS Ketenagakerjaan menyatakan komitmen dalam mendukung Program Sejuta Rumah yang diusung Pemerintahan Jokowi.
Direktur Investasi BPJS Ketenagakerjaan, Jeffry Haryadi mengatakan, pihaknya mengalokasikan dana sekitar 20% untuk penempatan di perbankan. Menurutnya, dari mekanisme tersebut BPJS Ketenagakerjaan bisa ambil bagian dalam mendukung pembiayaan perumahan kepada masyarakat di Indonesia.
“Kami menempatkan dana di bank berdasarkan tingkat suku bunga berdasarkan BI rate. Nanti bank berikan kredit ke orang yang eligible,” tukasnya di Jakarta, Jumat, 4 Desember 2015.
Ia meyakinkan, bahwa tingkat bunga KPR melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan akan lebih rendah dibanding suku bunga KPR komersial. “KPR bisa 20 tahun, maksimal Rp500 juta,” tukasnya.
BPJS Ketenagakerjaan sendiri dilibatkan pemerintah dalam pengadaan rumah untuk Program Sejuta Rumah, dengan target sebanyak 35.400 unit rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Dalam mendukung program ini, BPJS Ketenagakerjaan bahkan sudah menggandeng pengembang properti asal Mesir Orascom Housing Communities untuk membangun Kota Terpadu Terintegrasi bagi MBR pada lahan seluas 200 hektar di Jawa Barat, yang diperkirakan menelan biaya sekitar USD200 juta-USD250 juta. (*) Paulus Yoga
Poin Penting Rencana demutualisasi BEI yang ditargetkan rampung kuartal I 2026 dinilai terlalu agresif dan… Read More
Poin Penting DPR menilai konten digital berjudul sensasional menjadi pintu masuk masyarakat ke praktik judi… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya memproyeksikan anggaran program gentengisasi sekitar Rp1 triliun, bersumber dari dana cadangan… Read More
Poin Penting Bank BPD Bali mencatat laba bersih Rp1,10 triliun (tumbuh 25,39 persen yoy), aset… Read More
By: Eko B. Supriyanto, Editor-in-Chief of Infobank Three commissioners of the Financial Services Authority (OJK)… Read More
Poin Penting Danantara menyatakan dukungan penuh terhadap reformasi pasar modal yang digulirkan OJK, termasuk kebijakan… Read More