Jakarta – BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) terus melakukan koordinasi kepada terkait dalam peristiwa kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara, Jumat (3/3/2023) malam.
Meski belum memberikan keterangan secara resmi, manajemen BPJamsostek tengah berupaya untuk mengkonfirmasi data peserta yang menjadi korban tersebut.
Sebagai badan hukum milik pemerintah, BPJamsostek turut memberikan santunan jaminan kecelakaan kerja kepada peserta yang terdaftar.
Diketahui, hingga (04/03/2023), tim penyelamat gabungan terus melakukan upaya penyisiran di lokasi kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara.
Berdasarkan update terakhir, tim kembali mengevakuasi 4 korban meninggal. Satu diantara 4 korban tersebut ditemukan dalam keadaan tidak utuh.
Saat ini, jumlah korban tewas kebakaran Depo Pertamina Plumpang telah mencapai 17 orang, yang, terdiri dari 15 dewasa dan 2 anak-anak.
Seluruh korban jiwa tersebut kini sudah dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur untuk dilakukan proses identifikasi.
Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak meminta Pertamina melakukan investigasi atas peristiwa kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, pada Jumat malam (3/3).
“Harus diketahui apakah karena murni human error, terdapat kerusakan sistem atau jaringan atau disebabkan faktor lain, misalnya sabotase,” kata Amin dalam keterangannya, Sabtu, 4 Maret 2023.
Dirinya juga meminta Pertamina bertanggungjawab dan menyantuni para korban meninggal, luka dan warga yang mengungsi. Selain itu, ia juga meminta badan milik pemerintah lainnya untuk turut menyantuni korban meninggal. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More