OJK Imbau Konsorsium Muamalat Resmikan Escrow Account Rp4 Triliun
Jika kondisi saat ini tidak mengalami perubahan sampai dengan tahun depan, maka aturan ini tidak akan ada pengaruhnya. Dwitya Putra
Jakarta–Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia, Endy Abdurrahman punya pandangan pesimistis terkait kebijakan pelonggaran plafon kredit atau loan to value (LTV) yang belum lama ditetapkan.
Pasalnya kebijakan ini dikeluarkan di waktu yang kurang tepat. Sehingga pengaruhnya sangat minim dan kemungkinan baru bisa dirasakan dalam waktu beberapa bulan ke depan.
“Kita melihat dampaknya tidak akan besar, kalaupun ada mungkin baru bisa dirasakan dalam beberapa bulan kedepan,” kata Endy di Restoran Seribu Rasa, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Apa lagi lanjut Endy, dalam kondisi saat ini daya beli masyarakat sedang menurun lantaran perekonomian tengah melambat.
Sehingga meski ada kelonggaran, tetap saja tidak bisa mendorong pertumbuhan KPR jika tanpa adanya daya beli masyarakat yang kuat.
“Saya memandang aturan tersebut dikeluarkan di saat yang kurang tepat, karena pada saat kondisi sedang seperti ini,” jelasnya.
Oleh sebab itu tambahnya, jika kondisi saat ini tidak mengalami perubahan sampai dengan tahun depan, maka aturan ini tidak akan ada pengaruhnya.
“Jadi saya tidak melihat peraturan yang baru ini akan mengubah keadaan,” pungkasnya.
Meskipun begitu lanjutnya tidak menutup kemungkinan bank Muamalat mengambil kesempatan jika ada peluang dari kebijakan LTV. Namun Endy berharap perekonomian Indonesia akan membaik tahun ini. (*)
@dwitya_putra14
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pengambilalihan PNM dari BPI Danantara untuk dijadikan… Read More
Poin Penting Keamanan OCTO Biz diperkuat dengan sistem berlapis termasuk enkripsi data, autentikasi pengguna, dan… Read More
Poin Penting KB Bank Syariah menghadirkan layanan deposito digital melalui aplikasi BISA Mobile untuk memperluas… Read More
Poin Penting Defisit APBN kuartal I 2026 mencapai Rp240,1 triliun (0,93 persen PDB), lebih tinggi… Read More
Poin Penting: Ketua Banggar DPR menolak pengurangan subsidi BBM karena dinilai membebani masyarakat kecil. Penyesuaian… Read More