Keuangan

Bos LPS Ungkap Peran Strategis Sektor Keuangan Jaga Warisan Budaya

Poin Penting

  • Sektor keuangan berperan strategis dalam pelestarian aset budaya melalui pembiayaan khusus budaya, asuransi risiko bangunan bersejarah, hingga insentif pajak
  • Pendekatan tangible dan intangible asset dapat dilakukan, mulai dari renovasi rumah adat, museum, kota tua, hingga pembiayaan
  • Praktik global menjadi referensi, seperti insentif pajak rehabilitasi bangunan bersejarah di AS (Historical Tax Credit), pembiayaan restorasi oleh lembaga keuangan, hingga inovasi pembiayaan berbasis royalti budaya

Jakarta – Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu mengungkapkan sektor keuangan dapat mengambil peran strategis untuk turut mendukung perawatan dan pemugaran bangunan, serta benda bersejarah.

“Jadi dari sisi tangible asset, maka bisa saja sektor keuangan itu membantu, yang merawat, memperbaiki bangunan benda bersejarah. Supaya dapat digunakan dan terus lestari, terjaga,” ujar Anggito dalam acara diskusi budaya yang diselenggarakan Infobank Media Group bertajuk Pembangunan Ekonomi Berbasis Seni dan Pelestarian Budaya di Jakarta, Kamis, 22 Januari 2026.

Anggito menjelaskan, peran tersebut dapat diwujudkan melalui pinjaman khusus budaya untuk renovasi atau perawatan bangunan, seperti rumah adat, museum, dan kawasan kota tua.

Baca juga: Fadli Zon Dorong Kebudayaan Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi

Kemudian, lanjut Abimanyu, peran lain bisa dalam bentuk asuransi untuk melindungi situs/bengunan bersejarah dari risiko kebakaran, banjir, gempa, dan lain-lain.

Selain itu, kata Abimanyu, dapat berbentuk insentif pajak dan kerja sama pemerintah bersama swastauntuk membiayai perbaikan dan pengelolaan aset budaya.

“Bisa juga dalam bentuk intangible asset, pembiayaan, pendampingan, kapasitas building untuk UKM-UKM budaya,” tandasnya.

Abimanyu mengungkapkan saat ini LPS tengah membina pengrajin perak di Kotagede, Yogyakarta. Pihaknya membuat tujuh museum miniatur perak beserta manuskrip di dalamnya.

Ia pun memberi contoh negara yang telah menerapkan insentif pajak rehabilitasi bangunan bersejarah di Amerika Serikat (AS) melalui Historical Tax Credit (HTC) atau kredit pajak penghasilan 20 persen untuk rehabilitasi bangunan bersejarah oleh pemerintah federal.

Adapun J.P. Morgan masuk sebagai penyedia pembiayaan/ekuitas HTC untuk restorasi properti bersejarah, di mana pemerintah federal setiap tahun menyetujui sekitar 1.200 proyek, yang secara agregat nilainya mencapai USD6 miliar per tahun.

Baca juga: Peran Baru LPS dalam Revisi UU P2SK

“Itu ada suatu bangunan, pabrik bir yang diubah menjadi apartemen, kemudian dia berubah menjadi tempat untuk penyelenggaraan budaya. Nah, konversi itu dia diberikan insentif karena merehab bangunan-bangunan bersejarah,” ungkapnya.

Kemudian, terdapat obligasi berbasis royalti musik, yaitu Bowie Bonds. Di mana, penyanyi David Bowie ‘menukar’ royalti lagu yang akan diterima di masa depan menjadi uang tunai dengan nilai penerbitan USD55 juta dan imbal hasil 7,9 persen dengan tenor jatuh tempo 10 tahun. (*)

Editor: Galih Pratama

Irawati

Recent Posts

Anggota BPK Fathan Subchi Dorong Ekonomi Kreatif Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi

Poin Penting Anggota BPK Fathan Subchi mendorong ekonomi kreatif sebagai motor pertumbuhan ekonomi untuk mendukung… Read More

1 hour ago

Menbud Fadli Zon Nilai Ekonomi Budaya Bisa Lampaui SDA

Poin Penting Ekonomi budaya dinilai lebih berkelanjutan dibandingkan SDA karena budaya tidak akan habis, sementara… Read More

1 hour ago

Fadli Zon Dorong Kebudayaan Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi

Poin Penting Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan kebudayaan bukan beban anggaran, melainkan mesin pertumbuhan ekonomi… Read More

2 hours ago

Bank DBS Indonesia Angkat Triana Gunawan Jadi Komisaris

Poin Penting PT Bank DBS Indonesia menunjuk Triana Gunawan sebagai Komisaris Independen efektif per 31… Read More

3 hours ago

OJK: Kredit Macet Tanpa Fraud Tak Dapat Dipidana

Poin Penting OJK menegaskan kredit macet tanpa unsur fraud bukan tindak pidana, melainkan risiko bisnis… Read More

3 hours ago

Komisi XI DPR Dorong OJK Perkuat Regulasi dan Pengawasan Aset Kripto

Poin Penting Komisi XI DPR RI mendorong OJK mempercepat pengaturan IAKD dan aset kripto yang… Read More

3 hours ago