Perbankan

Bos CIMB Niaga Buka Suara Soal Dampak Tapera ke Bisnis KPR

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada 20 Mei 2024 lalu. 

Dalam PP tersebut, seluruh pekerja yang memiliki penghasilan di atas upah minimum regional (UMR) wajib membayar iuran Tapera dan mengikuti program pembiayaan perumahan pemerintah tersebut. 

Lantas, bagaimana dampak program Tapera ini terhadap bisnis Kredit Pemilikan Rumah (KPR) perbankan nasional?

Baca juga: Penyesalan Menteri Basuki Soal Tapera: Kalau Belum Siap, Kenapa Harus Tergesa-gesa

Menanggapi hal tersebut, Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan menyatakan bahwa pihaknya melihat tidak ada dampak dari program Tapera ke kinerja bisnis KPR bank secara umum.

“Sejauh ini saya tidak melihat dampak untuk KPR umum ya,” kata Lani saat dihubungi Infobanknews, Jumat 7 Juni 2024.

Seperti diketahui, CIMB Niaga bukan merupakan bank penyalur program pembiayaan perumahan Tapera. Namun, jika melihat dari kinerja CIMB Niaga, terutama di segmen pembiayaan KPR, bank bersandi bersandi saham BNGA ini terus terjaga dengan baik.

Pembiayaan KPR tetap menjadi penopang utama pertumbuhan kredit konsumer CIMB Niaga. Per Maret 2024, pembiayaan KPR CIMB Niaga tumbuh 2,4 persen secara tahunan (year on year/yoy). Adapun total outstanding KPR tembus Rp42,94 triliun.

Selain itu, CIMB Niaga juga mencatatkan perolehan laba sebelum pajak konsolidasi (unaudited) sebesar Rp2,2 triliun pada kuartal pertama 2024. Jumlah ini naik sebesar 7,8 persen secara tahunan (yoy).

Baca juga: Gaduh Soal Iuran Tapera, Begini Tanggapan Emiten Properti

Adapun, pendapatan bunga CIMB Niaga naik 9,05 persen yoy menjadi Rp5,84 triliun. Beban bunga ikut melambung 31,16 persen menjadi Rp2,56 triliun. Sedangkan pendapatan bunga bersih turun 3,6 persen yoy menjadi Rp3,28 triliun.

Dari sisi intermediasi, jumlah kredit/pembiayaan naik 6,0 persen yoy menjadi Rp211,6 triliun, terutama berasal dari pertumbuhan pada Usaha Kecil Menengah (UKM) yang naik 9,4 persen yoy dan perbankan konsumer yang tumbuh 6,9 persen yoy. 

Irawati

Recent Posts

OJK Tunjuk Bank Kalsel Jadi Bank Devisa, Potensi Transaksi Rp400 Triliun

Poin Penting OJK menunjuk Bank Kalsel sebagai Bank Devisa sejak 31 Desember 2025 dengan masa… Read More

4 hours ago

Riset Kampus Didorong Jadi Mesin Industri, Prabowo Siapkan Dana Rp4 Triliun

Poin Penting Presiden Prabowo mendorong riset kampus berorientasi hilirisasi dan industri nasional untuk meningkatkan pendapatan… Read More

4 hours ago

Peluncuran Produk Asuransi Heritage+

PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life) berkolaborasi dengan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menghadirkan… Read More

4 hours ago

DPR Desak OJK Bertindak Cepat Cegah Korban Baru di Kasus DSI

Poin Penting Pengawasan OJK disorot DPR karena platform Dana Syariah Indonesia (DSI) masih dapat diakses… Read More

4 hours ago

Penyerahan Sertifikat Greenship Gold Gedung UOB Plaza

UOB Plaza yang berlokasi di distrik bisnis Jakarta, telah menerima sertifikat dan plakat GREENSHIP Existing… Read More

8 hours ago

BSI Catat Pembiayaan UMKM Tembus Rp51,78 Triliun per November 2025

Poin Penting Pembiayaan UMKM BSI tembus Rp51,78 triliun hingga November 2025, dengan Rasio Pembiayaan Inklusif… Read More

11 hours ago