Properti

Bos BTN Godok Skema Pembiayaan KPR Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran

Jakarta – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) tengah menggodok skema pembiayaan kredit kepemilikan rumah (KPR) terkait program usulan calon presiden dan calon wakil presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tentang penyediaan 3 juta rumah. 

“Kita lagi godok ya. Kita dari ekosistem perumahan masih bahas, dan kita dorong ke pemerintah. Mudah-mudahan di pemerintah saat ini bisa ada keputusan tentang skema baru dari KPR subsidi yang baru,” kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, di Jakarta, 10 Maret 2024.

Nixon sendiri mendukung program 3 juta perumahan tersebut mengingat backlog atau permintaan atas rumah yang masih tinggi, sekitar 12,7 juta. 

Baca juga: KPR BTN Jadi Pilihan Berbagai Generasi Miliki Rumah Impian

“Kita sangat mendukung 3 juta karena backlog-nya biar cepat kelar. Kita bermimpi di 2045 atau 100 tahun kemerdekaan Indonesia backlog perumahan itu habis,” jelasnya.

Menurutnya, salah satu percepatannya adalah dengan menaikan subsidi. Meski begitu, cara menaikkan subsidi tersebut tidak harus selalu bergantung kepada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Dijelaskannya, ada berbagai pilihan yang bisa dilakukan, misalnya dengan mengecilkan tenor subsidi dari semula 20 tahun menjadi 10 tahun.

“Ada beberapa opsi, salah satunya yang kita dorong dari sisi tenor subsidinya dari 20 tahun menjadi 10 tahun. Itu saja sudah kali dua kan orang yang bisa terima itu,” bebernya.

Baca juga: Skema KPR 35 Tahun Bakal Mudahkan Milenial dan Gen Z Miliki Rumah

Opsi lain, kata dia, membentuk sebuah dana abadi yang imbal hasilnya dapat digunakan untuk membayar subsidi selisih bunga.

“Dari dana abadi ini, nanti kita punya return, nanti return-nya buat nambahin subsidi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Prabowo-Gibran memang telah mencanangkan program untuk membangun 3 juta rumah. Jumlah tersebut akan terbagi menjadi tiga skema, yakni sekitar satu juta rumah untuk di wilayah perkotaan. Satu juta rumah di wilayah perkotaan dan satu juta rumah di wilayah pesisir. (*)

Editor: Galih Pratama

Muhamad Ibrahim

Recent Posts

Ini Plus Minus Implementasi Demutualisasi BEI

Poin Penting Rencana demutualisasi BEI yang ditargetkan rampung kuartal I 2026 dinilai terlalu agresif dan… Read More

6 hours ago

DPR Soroti Konten Sensasional Jadi Pintu Masuk Judi Online

Poin Penting DPR menilai konten digital berjudul sensasional menjadi pintu masuk masyarakat ke praktik judi… Read More

6 hours ago

Program Gentengisasi Prabowo, Menkeu Purbaya Proyeksi Anggaran Tak Sampai Rp1 T

Poin Penting Menkeu Purbaya memproyeksikan anggaran program gentengisasi sekitar Rp1 triliun, bersumber dari dana cadangan… Read More

7 hours ago

Fundamental Kokoh, Bank BPD Bali Catatkan Pertumbuhan Positif dan Rasio Keuangan Sehat

Poin Penting Bank BPD Bali mencatat laba bersih Rp1,10 triliun (tumbuh 25,39 persen yoy), aset… Read More

7 hours ago

Demutualization of the IDX, a “Bloodless” Coup Three OJK Commissioner Resign Honourably

By: Eko B. Supriyanto, Editor-in-Chief of Infobank Three commissioners of the Financial Services Authority (OJK)… Read More

7 hours ago

Danantara Dukung Reformasi Pasar Modal dan Kebijakan Free Float OJK, Ini Alasannya

Poin Penting Danantara menyatakan dukungan penuh terhadap reformasi pasar modal yang digulirkan OJK, termasuk kebijakan… Read More

9 hours ago