Properti

Bos BTN Godok Skema Pembiayaan KPR Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran

Jakarta – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) tengah menggodok skema pembiayaan kredit kepemilikan rumah (KPR) terkait program usulan calon presiden dan calon wakil presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tentang penyediaan 3 juta rumah. 

“Kita lagi godok ya. Kita dari ekosistem perumahan masih bahas, dan kita dorong ke pemerintah. Mudah-mudahan di pemerintah saat ini bisa ada keputusan tentang skema baru dari KPR subsidi yang baru,” kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, di Jakarta, 10 Maret 2024.

Nixon sendiri mendukung program 3 juta perumahan tersebut mengingat backlog atau permintaan atas rumah yang masih tinggi, sekitar 12,7 juta. 

Baca juga: KPR BTN Jadi Pilihan Berbagai Generasi Miliki Rumah Impian

“Kita sangat mendukung 3 juta karena backlog-nya biar cepat kelar. Kita bermimpi di 2045 atau 100 tahun kemerdekaan Indonesia backlog perumahan itu habis,” jelasnya.

Menurutnya, salah satu percepatannya adalah dengan menaikan subsidi. Meski begitu, cara menaikkan subsidi tersebut tidak harus selalu bergantung kepada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Dijelaskannya, ada berbagai pilihan yang bisa dilakukan, misalnya dengan mengecilkan tenor subsidi dari semula 20 tahun menjadi 10 tahun.

“Ada beberapa opsi, salah satunya yang kita dorong dari sisi tenor subsidinya dari 20 tahun menjadi 10 tahun. Itu saja sudah kali dua kan orang yang bisa terima itu,” bebernya.

Baca juga: Skema KPR 35 Tahun Bakal Mudahkan Milenial dan Gen Z Miliki Rumah

Opsi lain, kata dia, membentuk sebuah dana abadi yang imbal hasilnya dapat digunakan untuk membayar subsidi selisih bunga.

“Dari dana abadi ini, nanti kita punya return, nanti return-nya buat nambahin subsidi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Prabowo-Gibran memang telah mencanangkan program untuk membangun 3 juta rumah. Jumlah tersebut akan terbagi menjadi tiga skema, yakni sekitar satu juta rumah untuk di wilayah perkotaan. Satu juta rumah di wilayah perkotaan dan satu juta rumah di wilayah pesisir. (*)

Editor: Galih Pratama

Muhamad Ibrahim

Recent Posts

OTT Pegawai Pajak oleh KPK Dinilai Jadi Titik Balik Perkuat Kepercayaan Publik

Poin Penting OTT pegawai pajak dinilai momentum bersih-bersih institusi, bukan cerminan keseluruhan DJP. DPR menegaskan… Read More

11 mins ago

Trump Ancam Tarif 25 Persen bagi Mitra Dagang Iran, Ini Daftar Negaranya

Poin Penting Trump mengancam tarif 25% bagi negara yang berdagang dengan Iran, berlaku untuk seluruh… Read More

25 mins ago

IHSG Sesi I Ditutup Lanjut Menguat, Sentuh ATH Baru di Posisi 9.038

Poin Penting IHSG sesi I menguat 0,89% ke level 9.028 dan mencetak rekor tertinggi sepanjang… Read More

51 mins ago

Kasus Suap Pajak, Purbaya Kocok Ulang PNS DJP: Ke Daerah Terpencil atau Dirumahkan

Poin Penting Menkeu Purbaya akan mengevaluasi pegawai DJP usai OTT KPK terkait dugaan suap pemeriksaan… Read More

59 mins ago

Pemimpin Bank Sentral Global Kompak Dukung Powell usai Ancaman Pidana Trump

Poin Penting Bank sentral global kompak dukung Jerome Powell usai ancaman pidana dari Donald Trump.… Read More

2 hours ago

Pendanaan Pindar Diprediksi Menanjak di Periode Ramadan, Begini Kata OJK

Poin Penting Pendanaan pindar cenderung meningkat saat Ramadan, didorong naiknya kebutuhan konsumsi dan modal usaha… Read More

2 hours ago