Moneter dan Fiskal

Bos BI Pede Nilai Tukar Rupiah Menguat di 2024

Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo memuji ketahanan, stabilitas, dan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mengesankan sepanjang 2023. Dengan pertumbuhan sekitar 5 persen pada 2023 dan tingkat inflasi terendah di dunia sebesar 2,61 persen, Indonesia berada di antara negara ekonomi terbaik di dunia.

“Itu adalah among the best 4 in the world. Yang hampir sama tingkat inflasi dengan Indonesia tuh Jepang, dia 2,6 persen,” ujarnya dalam acara Starting Year Forum 2024 yang digelar Infobank di Jakarta, Kamis (1/2).

Perry juga mengatakan, nilai tukar rupiah pada akhir Desember 2023 ditutup menguat sebesar 1,1 persen secara tahunan dibandingkan dengan akhir 2022.

Baca juga: BI Fokus Lakukan Ini Sebelum Turunkan Suku Bunga Acuan

Dia meyakinkan bahwa meskipun terjadi kenaikan dan penurunan, tren keseluruhan tetap stabil dan diperkirakan nilai tukar rupiah akan menguat di tahun ini.

“Selanjutnya kredit perbankan tumbuh 10,38 persen, dan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh sebesar 3,7 persen,” imbuhnya.

Kemudian, Perry juga menjelaskan bahwa DPK yang rendah dan persepsi likuiditas yang ketat adalah kesalahpahaman. Likuiditas, menurutnya, tidak hanya bergantung pada DPK tetapi melibatkan komposisi aset yang likuid, termasuk obligasi, yang menyusun 26,7 persen dari portofolio bank-bank.

Baca juga: Pertumbuhan Kredit Baru Diproyeksi Melambat di Awal Tahun, Analis Ungkap Penyebabnya

Dia pun menekankan bahwa bank tidak perlu sepenuhnya bergantung pada DPK untuk pendanaan. Sebaliknya, mereka dapat memanfaatkan aset likuid dalam obligasi dan instrumen lainnya, dengan bijak menjualnya untuk mendanai ekspansi kredit ketika diperlukan.

“Bank-bank ini punya banyak uang tapi tidak semua ditaruh kredit, karena belum saatnya. Sebagian ditaruh di alat likuid, termasuk di obligasi. Sewaktu-waktu SBN-nya bisa dijual untuk kemudian funding credit. Disebut alat likuid per DPK. Jumlahnya pinten? 26,7 persen, sehingga bank-bank yang akan ekspansi kredit, tidak harus depend on DPK,” jelas Perry. (*) Alfi Salima Puteri

Galih Pratama

Recent Posts

APBN Hanya Sanggup Danai 12,3 Persen Kebutuhan Iklim, Pemerintah Akui Fiskal Terbatas

Jakarta – Kapasitas ruang fiskal APBN masih sangat terbatas dalam mendanai berbagai proyek transisi energi… Read More

6 hours ago

53 Persen Perusahaan di Indonesia Belum Pakai AI, Helios dan AWS Ungkap Alasannya

Jakarta - Tahun 2024 lalu, perusahaan akuntansi multiglobal, menemukan data bahwa 53 persen pemimpin perusahaan… Read More

6 hours ago

Laba BTPN Syariah Tumbuh 18 Persen jadi Rp311 Miliar di Kuartal I 2025

Jakarta - PT Bank BTPN Syariah Tbk mencatatkan kinerja yang solid pada kuartal I 2025… Read More

6 hours ago

Kuartal I 2025, Laba BFI Finance Tumbuh 12,2 Persen Jadi Rp405,5 Miliar

Jakarta – PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFI Finance) mengawali 2025 dengan catatan positif. Di… Read More

6 hours ago

Antisipasi Tarif Trump, RI Incar Peluang Dagang Baru Lewat BRICS dan CPTPP

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan potensi Indonesia untuk membuka pasar baru dalam perdagangan internasional,… Read More

7 hours ago

Sri Mulyani Siap Rombak Aturan Demi Lancarkan Negosiasi Dagang dengan AS

Jakarta - Pemerintah akan melakukan perubahan kebijakan atau deregulasi sebagai langkah negosiasi perdagangan yang dinilai… Read More

7 hours ago