Moneter dan Fiskal

Bos BI Lantik 6 Pemimpin Baru Kantor Pusat, Ini Daftarnya

Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo melantik 6 pemimpin satuan kerja baru di Kantor Pusat BI, Jakarta. Pelantikan pemimpin BI ini merupakan bagian dari implementasi transformasi organisasi dan sumber daya manusia guna memperkuat efektivitas organisasi dalam pelaksanaan tugas BI. 

Transformasi organisasi untuk memperkuat kredibilitas kebijakan dan kelembagaan BI dilakukan melalui pembentukan tujuh satuan kerja, terhitung mulai 1 April 2024, yaitu Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas (DPMA), Departemen Pengembangan Pasar Keuangan (DPPK baru) serta Departemen Surveilans Makroprudensial, Moneter, dan Market (DSMM).

Baca juga: BI Beberkan 3 Ancaman Besar yang Dihadapi Sektor Keuangan RI 

Kemudian, Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen (DSPK), Departemen Pengelolaan Aset Perkantoran (DPAN), Departemen Pengelolaan Aset Perumahan dan Non-Perkantoran (DPRN)  dan Departemen Layanan Aset Umum dan Fasilitas (DLAF). 

Dengan mulai diimplementasikannya ke-tujuh satuan kerja baru tersebut, maka fungsi Departemen Pengelolaan Moneter, Departemen Pengembangan Pasar Keuangan (lama), Departemen Surveilans Sistem Keuangan, dan Departemen Pengelolaan Logistik dan Fasilitas dinyatakan berakhir. 

Pada kesempatan tersebut, Perry Warjiyo menyampaikan amanat bagi para pemimpin yang dilantik khususnya dalam implementasi transformasi kelembagaan BI ke depan untuk selalu meningkatkan service excellencedan mengedepankan optimalisasi proses bisnis yang bertata kelola.

Selain itu, ditekankan pentingnya aspek kerjasama, kolaborasi dan strategic spritual leadership dalam membangun bangsa dan negara.

Berikut daftar nama pemimpin baru BI:

  1. Edi Susianto sebelumnya menjabat Kepala Departemen Pengelolaan Moneter menjadi Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas, efektif menjabat 1 April 2024.
  2. Erna Wijayanti sebelumnya menjabat Kepala Departemen Pengelolaan Logistik dan Fasilitas menjadi Kepala Departemen Layanan Aset Umum dan Fasilitas, efektif menjabat 1 April 2024.
  3. Y. Budiatmaka sebelumnya menjabat Kepala Departemen Surveilans Sistem Keuangan menjadi Kepala Departemen Surveilans Makroprudensial, Moneter, dan
Market, efektif menjabat 1 April 2024.
  4. Hilman Tisnawan sebelumnya menjabat Advisor Senior Departemen Pengelolaan Logistik dan Fasilitas menjadi Kepala Departemen Pengelolan Aset Perumahan dan
Non Perkantoran, efektif menjabat 1 April 2024.
  5. Anton Daryono sebelumnya menjabat Kepala Grup Pengawasan Sistem Pembayaran & Pengawas Spesialis menjadi Kepala Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen, efektif menjabat 1 April 2024.
  6. Budiyono sebelumnya menjabat Advisor Departemen Pengelolaan Logistik & Fasilitas menjadi Kepala Departemen Pengelolaan Aset Perkantoran, efektif menjabat 1 April 2024. (*)

Editor: Galih Pratama

Irawati

Recent Posts

Daftar 5 Saham Pendorong IHSG Selama Sepekan

Poin Penting IHSG menguat 1,46 persen ke 8.632,76, mendorong kapitalisasi pasar BEI naik 1,39 persen… Read More

6 hours ago

OJK Tuntaskan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Kredit Fiktif di Bank Kaltimtara

Poin Penting OJK dan Polda Kalimantan Utara menuntaskan penyidikan dugaan tindak pidana perbankan di Bank… Read More

7 hours ago

Rapor Bursa Sepekan: IHSG Naik 1,46 Persen, Kapitalisasi Pasar Tembus Rp15.844 Triliun

Poin Penting IHSG naik 1,46 persen ke level 8.632,76, diikuti kenaikan kapitalisasi pasar 1,39 persen… Read More

7 hours ago

NII Melonjak 44,49 Persen, Analis Kompak Proyeksikan Kinerja BTN Bakal Moncer

Poin Penting NII BTN melonjak 44,49 persen yoy menjadi Rp12,61 triliun pada kuartal III 2025,… Read More

19 hours ago

Berpotensi Dipercepat, LPS Siap Jalankan Program Penjaminan Polis pada 2027

Poin Penting LPS membuka peluang percepatan implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) dari mandat 2028 menjadi… Read More

20 hours ago

Program Penjaminan Polis Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Industri Asuransi

Berlakunya Program Penjaminan Polis (PPP) yang telah menjadi mandat ke LPS sesuai UU No. 4… Read More

22 hours ago