Moneter dan Fiskal

Bos BI: Indonesia Sudah Lakukan Dedolarisasi!

Jakarta – Negara-negara yang beraliansi dalam BRICS, yaitu Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan dikabakan tengah mendorong upaya mengurangi penggunaan dolar Amerika Serikat (AS) untuk perdagangan dan investasi atau dedolarisasi. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, bahwa Indonesia sudah melakukan dedolarisasi terlebih dahulu melalui kebijakan Local Currency Transaction (LCT).

“Memang negara-negara BRICS itu semakin melakukan diversifikasi ke arah non dolar. Indonesia sudah menggagas diversifikasi penggunaan mata uang yaitu dalam bentuk LCT atau dengan kata lain dedolarisasi,” ujar Perry dalam Rapat Dewan Gubernur, dikutip, Rabu, 19 April 2023.

Lanjut Perry, LCT merupakan penggunaan mata uang lokal dalam penyelesaian transaksi perdagangan dan investasi. Kemudian, melalui ASEAN payment connectivity yang juga serupa dengan dedolarisasi dengan penggunaan Cross Border QR Payment sebagai diversifikasi mata uang.

Bahkan, dia menegaskan, bahwa di ASEAN sudah lebih konkret dalam melakukannya. Indonesia sendiri tidak hanya dengan ASEAN tetapi juga dengan Jepang.

Selain itu, pada Mei 2023 mendatang, BI akan menandatangani kerja sama dengan Korea Selatan dalam penggunaan LCT.

“Di ASEAN kami juga sudah bekerja sama dengan Thailand, Malaysia, Singapura dan Filipina. Ini yang kita sebut LCT. Ini akan mengurangi penggunaan dolar dan akan meningkatkan diversivikasi mata uang dalam penyelesaian perdagangan dan investasi antar negara,” ungkap Perry.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti menjelaskan, transaksi LCT Indonesia dengan Jepang hingga Februari 2023 atau dalam dua bulan tembus US$957 juta.

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata tahun 2022 sebesar US$350 juta per bulan. Sementara jumlah pelakunya juga terus meningkat dari 1.740 menjadi 2.014.

“LCT antara Indonesia dengan negara mitra akan semakin meningkat didorong oleh perekonomian Tiongkok yang membaik dan kerja sama baru dengan Korea Selatan,” kata Destry. (*)

Editor: Galih Pratama

Irawati

Recent Posts

Defisit APBN 2025 Nyaris 3 Persen, DPR Dorong Optimalisasi Pajak Sektor Strategis

Poin Penting Defisit APBN 2025 mencapai Rp695,1 triliun atau 2,92 persen PDB, melampaui target awal… Read More

13 mins ago

Jurus Baru BSI Garap Segmen Ritel Syariah

Poin Penting BSI meluncurkan Lapak BSI di pasar tradisional untuk memperluas inklusi dan literasi keuangan… Read More

28 mins ago

Respons Anak Buah Purbaya usai Kantor Pusat Ditjen Pajak ‘Diobok-obok’ KPK

Poin Penting DJP menyatakan kooperatif dan mendukung penggeledahan KPK di kantor pusat pajak terkait penyidikan… Read More

49 mins ago

Sri Mulyani Ditunjuk Jadi Dewan Pengurus Yayasan Bill Gates

Poin Penting Sri Mulyani Indrawati resmi ditunjuk sebagai anggota dewan pengurus (governing board) Gates Foundation… Read More

1 hour ago

OJK Data Aset dan Audit Keuangan DSI Buntut Gagal Bayar Rp1,4 Triliun

Poin Penting OJK mendata seluruh aset dan mengaudit keuangan DSI periode 2017–2025 terkait dugaan gagal… Read More

2 hours ago

JTPE Targetkan Penjualan Tumbuh Dua Digit pada 2026, Ini Strateginya

Poin Penting JTPE menargetkan pertumbuhan penjualan dua digit pada 2026, didukung kinerja solid hingga kuartal… Read More

2 hours ago