Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo membeberkan 5 pilar utama pada Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, dalam acara kick off & seminar Bank Indonesia Hackathon 2024, Senin, 29 April 2024.
BSPI 2025 adalah arah kebijakan sistem pembayaran BI untuk menavigasi peran industri sistem pembayaran di era ekonomi dan keuangan digital. Menurut Perry, BSPI 2025 akan diumumkan pada pertengahan tahun 2024.
“Nanti, Insha Allah BSPI ini kami akan luncurkan secara resmi pada pertengahan tahun ini,” ungkap Perry.
Perry mengatakan, pilar pertama adalah terus memperbarui, modernisasi, dan memperkuat infrastruktur pembayaran. Penguatan infrastruktur pembayaran ini, terang Perry, tidak hanya untuk sistem pembayaran BI-Fast saja. BI disebutkan akan mengembangkan sistem pembayaran retail, bekerja sama dengan pihak swasta, memperkuat lanskap ekonomi digital.
Baca juga: QRIS Segera Bisa Digunakan di Brunei dan Laos
BI juga hendak melakukan modernisasi sistem pembayaran wholesale, khususnya melalui metode real-time gross settlement (RTGS). Tidak lupa juga, BI juga akan memperbaiki infrastruktur sistem pusat data pembayaran, yang menurut Perry, akan mendorong keuangan ekonomi digital.
“Yang kedua adalah industri, yaitu, penguatan dan konsolidasi industri. Bagaimana industri, (seperti) para pelaku sistem pembayaran, terus kita dorong,” terang Perry.
Pelaku sistem pembayaran yang Perry maksud terbagi menjadi dua, yaitu para pelaku sistem pembayaran besar dan pelaku sistem pembayaran lain yang lebih kecil. Perry berharap, kedua pihak ini bisa melakukan konsolidasi dan bekerja sama, terus mendukung sistem pembayaran digital di Indonesia.
“Masing-masing punya peran, tergantung dari kemampuan, teknologi, manajemen risiko, kapasitas dari sumber daya manusia, maupun juga bagaimana pelaku itu bisa memperluas layanan pembayaran digital,” tambahnya.
Baca juga: Berpotensi Jadi Anggota OECD, Ini Keuntungan yang Didapatkan RI
Inovasi juga menjadi salah satu pilar yang menjadi pokok utama bahasan. Perry menegaskan, Bank Indonesia berkomitmen mendorong inovasi pada sistem pembayaran digital. Ia menyebut kalau sistem ini selalu memerlukan inovasi-inovasi ini juga harus bisa berkolaborasi dengan banyak pihak dan tetap memperhatikan pelindungan
“Digitalisasi ekonomi keuangan nasional, digitalisasi sistem pembayaran, semuanya perlu bisa memperluas layanan digital sistem pembayaran, dengan tetap memperhatikan, mempertimbangkan, dan mengutamakan soal pelindungan,” pungkasnya. (*) Mohammad Adrianto Sukarso
Poin Penting Sebanyak 36 dari 38 provinsi telah menetapkan UMP 2026, sesuai PP 49/2025 yang… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan formulasi UMP 2026 telah memasukkan indikator ekonomi seperti inflasi, indeks alfa,… Read More
Poin Penting Modal asing masuk Rp3,98 triliun pada 22–23 Desember 2025, dengan beli bersih di… Read More
Poin Penting Menurut Asuransi Jasindo mobilitas tinggi memicu potensi kecelakaan dan kejahatan, sehingga perlindungan risiko… Read More
Poin Penting Pemerintah menyelamatkan lebih dari Rp6,6 triliun keuangan negara, sebagai langkah awal komitmen Presiden… Read More
Poin Penting Bank Mandiri menerapkan perlakuan khusus kredit bagi debitur terdampak bencana di Aceh, Sumut,… Read More