Ilustrasi: Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan. (Foto: istimewa)
Jakarta – Menjelang pemilihan presiden (Pilpres) atau tahun politik 2024, PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) melihat bahwa momentum tersebut belum secara langsung berkaitan dengan peluang dana pihak ketiga (DPK) perusahaan.
Presiden Direktur BBCA, Jahja Setiaatmadja, mengatakan bahwa, memasuki tahun politik 2024, perusahaan akan terus menjaga sistem pembayaran yang mudah digunakan oleh para nasabah.
Baca juga: Laba BCA Terbang 25,8 Persen di Kuartal III-2023 jadi Segini
“Kalau BCA dari sisi peluang ya, peluang dari DPK ya kita tidak langsung mengaitkan dengan momentum tahun politik ya, kalau kita selalu menjaga bahwa semua payment sistem kita user friendly,” ucap Jahja dalam Konferensi Pers di Jakarta, 19 Oktober 2023.
Meski begitu, Jahja menegaskan bahwa sepanjang tahun politik, BCA akan tetap memberikan pelayanan terbaik bagi para nasabah dalam melakukan transaksi. Apabila terdapat gangguan dalam pelayanan transaksi tersebut, perusahaan akan berusaha secepat mungkin dalam menyelesaikan gangguan yang ada.
“Karena tahun politik itu kan seasonal padahal kalau kita lihat membuat sistem payment kita itu perlu waktu yang lebih panjang dan konsisten, untuk jangka apakah ada pesta demokrasi atau tidak itu kami tetap memberikan layanan yang merupakan prinsip bagi BCA,” imbuhnya.
Baca juga: Tingkatkan DPK, Rasio Dana Murah BTN Naik 6,79% jadi Segini
Adapun, dari sisi pendanaan BBCA, total DPK berhasil tumbuh 6,2 persen secara tahunan menjadi Rp1.089 triliun, diikuti oleh pertumbuhan CASA yang naik 4,7 persen yoy mencapai Rp869,8 triliun per September 2023,
Di mana, pertumbuhan CASA tersebut berkontribusi hingga sekitar 80 persen dari total DPK, sehingga secara keseluruhan, mendorong total aset BCA yang meningkat 7,2 persen yoy menjadi Rp1.381 triliun. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting Direktur Operasional Bank Mandiri, Timothy Utama, membeli 155 ribu saham BMRI senilai Rp744… Read More
Poin Penting ASII lanjutkan buyback saham dengan dana maksimal Rp2 triliun, dilaksanakan pada 19 Januari–25… Read More
Poin Penting OJK menemukan delapan pelanggaran serius yang merugikan lender, termasuk proyek fiktif, informasi palsu,… Read More
Oleh A.Y. Eka Putra, Pemerhati Ekonomi dan Perbankan PENEGAKAN hukum tindak pidana korupsi di sektor… Read More
Poin Penting Mirae Asset menargetkan IHSG 2026 di level 10.500, meski tekanan global dan data… Read More
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mencatat kinerja positif pada pembiayaan kepemilikan emas syariah melalui produk… Read More