News Update

Bonus Demografi Jadi Peluang Besar Untuk Pembiayaan Perumahan

Jakarta – BP Tapera menyatakan bonus demografi yang terjadi di Indonesia pada sekitar tahun 2020-2030 akan membuat kebutuhan akan rumah meningkat pesat. Hal ini tentu memunculkan potensi bisnis yang luar biasa bagi pengembang dan juga perbankan dalam sisi pembiayaan perumahan.

Komisioner BP Tapera Adi Setianto mengatakan, bonus demografi di Indonesia diperkirakan terjadi pada tahun 2025 dengan rasio ketergantungan penduduk mencapai titik terendah yaitu 44,2. Hal ini berarti setiap 100 orang yang bekerja menanggung 44 orang yang tidak bekerja. Bonus demografi ini menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Menurut Adi, hadirnya BP Tapera di sisi demand side diyakini mampu menyediakan potential buyer untuk sektor perumahan. Sehingga melalui kontribusi ini, BP Tapera menjadi salah satu penggerak pertumbuhan sektor sekunder di Indonesia.

“Tumbuhnya sektor sekunder di Indonesia, diyakini mampu membuka lapangan usaha dan menyerap tenaga kerja pada sektor tersebut. Pertumbuhan tersebut juga dapat mendorong investasi dan inovasi teknologi pada sektor sekunder,” ujar Adi dalam diskusi virtual “Bonus Demografi dan Tantangan Pembiayaan Perumahan” di Jakarta, Senin, 19 Oktober 2020.

Adi mengungkapkan, kesiapan Tapera untuk menangkap besarnya potensi bonus demografi yang sudah mulai terasa di tahun 2020 ini, dengan cara membuka akses dan kemudahan bagi siapa saja yang ingin menjadi peserta dan mendapatkan manfaat dari kepesertaannya. Tidak hanya itu, kemudahan akses untuk menjadi peserta ini juga akan mengarah kepada dorongan sektor properti untuk dapat mengakomodir demand yang terjadi.

Sementara itu, Direktur Hubungan Kelembagaan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Sis Apik Wijayanto menuturkan, bahwa pihak Bank BNI telah siap untuk menjadi mitra Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dalam mengakselerasi kepemilikan hunian yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

BNI yakin dengan telah dijalinnya kerjasama dengan BP Tapera dapat lebih mendorong pertumbuhan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Hal tersebut terutama dengan adanya Program kerjasama berupa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahaan (FLPP).

Sis Apik juga menerangkan adanya bonus Demografi yang dapat menjadi peluang bagi BNI untuk meningkatkan BNI Griya, atau produk KPR yang diterbitkan BNI. Jumlah penduduk Indonesia semakin bertambah, terutama segmen milenial Indonesia. Peningkatan jumlah milenial ini diiringi dengan kebutuhan rumah.

“BNI sebagai salah satu Bank yang menyalurkan KPR dengan nama BNI GRIYA selalu siap mensupport program Pemerintah untuk pemenuhan rumah Masyarakat Indonesia terutama Milenial,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP REI Paulus Totok Lusida menuturkan, potensi bonus demografi sangat besar bagi bisnis sektor perumahan. Untuk itu, perlu kerja sama strategis dari pemerintah, BP Tapera, perbankan dan pengembang dalam memanfaatkan peluang tersebut.

Menurut Totok, kerja sama yang perlu dilakukan salah satunya, BP Tapera harus menempatkan dana Tapera di bank, dengan begitu bank memiliki kecukupan likuiditas untuk menurunkan suku bunga KPR. Pemerintah juga perlu menjamin agar bunga pinjaman dari dana jangka panjang tersebut tidak tinggi (sama dengan tingkat inflasi).

“Ketersediaan dana ini diharapkan dapat mendukung penyediaan rumah bagi kelompok milenial, ASN, TNI, Polri, dan kelompok masyarakat kelas menengah lainnya yang tidak bisa masuk dalam program FLPP,” papar Totok. (*)

Rezkiana Nisaputra

Recent Posts

Prabowo Genjot Bedah Rumah 400 Ribu Unit, Sasar Seluruh Daerah

Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More

4 hours ago

Negara Rugi Rp25 Triliun dari Rokok Ilegal, Program Prioritas Terancam

Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More

4 hours ago

CIMB Niaga Luncurkan OCTOBIZ untuk Permudah Pengelolaan Transaksi Bisnis

OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More

4 hours ago

DPR Soroti Harga BBM, Pemerintah Klaim Siap Hadapi Lonjakan Minyak Dunia

Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More

5 hours ago

Wamen Bima Arya Tegaskan Aturan Main WFH ASN, Pelayanan Publik Tak Boleh Kendur

Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More

5 hours ago

OJK dan BEI Terapkan Kebijakan HSC, Berikut Penjelasannya

Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More

8 hours ago