Jakarta – Beredar di media sosial pesan berantai susunan kabinet Prabowo yang rencananya akan dilantik di Istana Negara, Jakarta pada Senin, 21 Oktober 2024. Pesan berantai tersebut berseliweran sejak sore hari ini, Rabu, 16 Oktber 2024.
Dalam susunan kabinet yang beredar itu menunjukkan daftar 47 menteri, termasuk salah satunya Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang sudah pasti akan dijabat oleh Letjen TNI (Purn.) Muhammad Herindra.
Herindra yang kini masih menjabat Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) telah disepakati oleh Pimpinan DPR RI dan tim khusus pengangkatan dan pemberhentian Kepala BIN untuk menjadi Kepala BIN selanjutnya, menggantikan Jenderal Pol (Purn.) Budi Gunawan.
Herindra sendiri menjadi salah satu tokoh yang datang ke rumah Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kartanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024.
Baca juga: Ada Sri Mulyani-Raffi Ahmad, Ini Daftar Lengkap Calon Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Prabowo
Sejak Senin tersebut hingga Selasa kemarin, selain Herindra, ada seratusan tokoh lainnya baik kondang maupun yang baru muncul, dengan latar belakang beragam mulai dari petinggi partai politik, profesional, menteri aktif di kabinet Presiden Jokowi, purnawirawan TNI-Polri, artis, atlet, tokoh agama, hingga relawan, juga menerima panggilan dari Prabowo.
Para tokoh yang diundang ke rumah Prabowo disebut akan mengisi pos pada kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. Penggemblengan juga berlangsung di Hambalang, Rabu, 16 Oktober 2024 dan Kamis, 17 Oktober 2024 besok.
Lantas sejak sore tadi beredar susunan kabinet Prabowo di kalangan wartawan yang kemudian juga beredar ke publik.
Termasuk di antaranya ada tiga menteri koordinator (menko) baru (Menko Hukum dan HAM; Menko Pangan; dan Menko Kemasyarakatan) yang akan menambahi tiga menko yang sudah ada sejak kabinet Jokowi (Menko Perekonomian, Menko Maritim dan Investasi; serta Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan).
Disebutkan pula pos-pos baru, yaitu di antaranya Menteri Hukum; Menteri HAM; Menteri Imigrasi dan Kemasyarakatan; Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah; Menteri Pendidikan Tinggi; Menteri Riset; Menteri Kebudayaan; Menteri Pariwisata; dan Menteri Ekonomi Kreatif;
Selanjutnya juga ada Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Menteri UMKM); Menteri Koperasi; Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Soal susunan kabinet Prabowo tersebut memang belum ada pernyataan resminya. Namun, sejumlah sumber yang dekat dengan para petinggi parpol membenarkan elite partainya akan menduduki posisi tersebut.
Baca juga: Profil Trio Wamenkeu Pendamping Sri Mulyani di Kabinet Prabowo: Thomas Djiwandono, Suahasil Nazara, dan Anggito Abimanyu
Sementara itu, Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya sempat menyampaikan bahwa pihaknya masih melakukan simulasi soal pos kementerian. Menurut dia, penambahan kementerian guna mengoptimalkan program Prabowo-Gibran.
“Jumlahnya ini sedang kita simulasikan sesuai dengan optimalisasi kementerian dan dalam rangka mewujudkan janji-janji kampanye yang kemarin itu ada termaktub dalam Asta Cita dan program Aksi, sehingga bisa lebih fokus,” kata Dasco di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 September 2024.
Namun, Dasco menambahkan, susunan kementerian Prabowo-Gibran, akan difinalisasi hingga tujuh hari (H-7) sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran pada 20 Oktober.
“Masih terus pembahasan dan akan finalisasi, mungkin ya 7 hari sebelum pelantikan baru final. Mungkin nomenklatur maupun orang itu baru akan final H-7 atau H-5 kali mungkin,” pungkasnya.
Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat outstanding paylater atau Buy Now Pay Later (BNPL) di perbankan… Read More
Jakarta - Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menargetkan jumlah agen asuransi umum mencapai 500 ribu… Read More
Jakarta – Di tengah fenomena makan tabungan alias mantab akhir-akhir ini, pertumbuhan antara ‘orang-orang tajir’… Read More
Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut tren pertumbuhan UMKM cenderung melambat, sejalan dengan risiko kredit UMKM… Read More
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti pentingnya peningkatan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia… Read More
Bandung - PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance) mengambil langkah agresif untuk mengatasi… Read More