BNN Jabarkan Pengembangan Alternatif Tangkal Narkoba di CND ke-63

Jakarta — Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Heru Winarko menjabarkan upaya Indonesia memerangi narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba). Upaya ini disampaikannya dalam perhelatan Comission on Narcotic Drugs (CND) ke-63 di Vienna, Austria m, Senin (2/3/2020). 

Kegiatan di bawah naungan PBB ini dihadiri oleh Delegasi RI untuk CND ke-63, dan dihadiri langsung oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Austria, Darmansjah Djumala juga Kepala Unit Penghidupan Berkelanjutan UNODC Jorge Rios.

Pada kesempatan tersebut Kepala BNN menyampaikan bahwa atas nama Pemerintah Republik Indonesia, menghadirkan Pameran Indonesia melalui “Program Pengembangan Alternatif di Indonesia”

“Indonesia berusaha sangat keras untuk mengurangi pasokan obat-obatan terlarang dengan mengimplementasikan program-program Pengembangan Alternatif seperti yang telah berhasil dilaksanakan di beberapa negara lain,” tutur Heru dalam keterangannya yang diterima redaksi Selasa (3/3/2020).

Program Pengembangan Alternatif bertujuan untuk mengubah penanaman ilegal dan menggantinya dengan menanam tanah dengan komoditas lain yang berpotensi meningkatkan standar sosial dan ekonomi kehidupan masyarakat sebagai sumber pendapatan alternatif bagi petani. “Di Indonesia, tanaman yang dikategorikan sebagai tanaman ilegal adalah Cannabis (Cannabis sativa), dan Kratom (Mitragyna speciosa),” terang Heru.

Dia memaparkan, ganja di Indonesia tumbuh subur di Provinsi Aceh terutama di daerah pegunungan. Pertumbuhan ganja menyebabkan masalah baik bagi ekonomi maupun sosial. Banyak tempat di wilayah Aceh Dikenal sebagai area budidaya ganja. Masyarakat langsung berpikir bahwa dengan mendistribusikan ganja, mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Padahal mereka tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan hanya membuat hidup mereka semakin buruk dan merusak diri mereka sendiri dan orang lain. 

“Untuk mengatasi masalah ini, pada tahun 2016, pemerintah Indonesia memulai proyek Pengembangan Alternatif dan menetapkan Aceh sebagai Proyek Percontohan untuk 2016 hingga 2025,” lanjut Heru.

Yang kedua, tanaman merusak yang juga dibudidayakan di Indonesia setelah Cannabis adalah Kratom. Kratom adalah tanaman psikoaktif yang mengandung: Alkaloid, Flavoloid, Fitosterol, Tanin dan Triterpenoid. Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Narkoba dan Kejahatan (UNODC) dalam World Drug Report 2013, mengelompokkan Kratom Sebagai Zat Psikoaktif Baru (NPS) dalam satu Kelompok dengan Khat (Catha edulis).

Pemerintah Indonesia melarang pabrik Kratom berdasarkan perjanjian dengan UNODC (2013), ASEAN (2013), Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) No. HK.04.4.42.421.09.16. tahun 2016 dan Komite Kratom Nasional (2019).

Menurut Heru, Kratom diproduksi secara luas di Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, di 5 Kabupaten, 18 Kecamatan dan lebih dari 278 keluarga. Total produksi sekitar 48 ton per minggu. Pabrik Kratom dan produk olahannya telah dimasukkan ke dalam senyawa kimia aktif yang telah dikategorikan ke dalam jadwal 1 (I) Obat oleh Komite Nasional Narkotika dan Perubahan Psikotropika pada 2017. Daun kratom akan segera dilarang untuk digunakan dalam suplemen makanan dan tradisional obat mulai tahun 2022 atau 5 tahun ke depan setelah diklaim sebagai jadwal 1 (I) Obat.

“Pada tahun ini kami menargetkan 65 (enam puluh lima) area rawan yang akan dibina. Coaching akan disampaikan dalam bentuk pemberian pelatihan untuk pengembangan kewirausahaan yang bertujuan untuk lebih bangkit dan berkembang,” papar Heru lagi.

Dia mengatakan, Indonesia masih menyusun kembali peraturan dan meningkatkan kemitraan dengan lembaga-lembaga dalam memetakan pabrik narkotika dan mengembangkan potensi masyarakat atas Instruksi Presiden & Peraturan Menteri. Pemerintah mengatur pembangunan berkelanjutan untuk Grand Design of Alternative Development 2016-2025 dengan melakukan program dengan kerja sama di kawasan dan internasional untuk memastikan bahwa upaya pemberantasan narkotika akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat. 

“Masyarakat di daerah rawan narkoba diharapkan lebih mandiri, sadar membangun ketahanan keluarga, menjadi masyarakat yang aktif dengan meningkatkan produktivitas dan kewirausahaan,” harap Heru.

Sementara itu, pemerintah juga berharap andil sektor swasta untuk terus mengoptimalkan program CSR mereka dan mendorong akses pasar untuk komunitas yang dibantu.

“Melalui kelompok kerja ini, kami mengundang anggota negara untuk meningkatkan kerja sama dan investasi untuk mengembangkan komoditas dan pasar yang hebat bersama,” ucap Heru.

Kepala BNN juga berharap dapat memimpin pertukaran informasi melalui kunjungan kerja, pertemuan, seminar dan lokakarya yang berkaitan dengan memahami bahaya legalisasi ganja, bahaya kratom dan upaya pencegahannya. Heru berharap bahwa legalisasi ganja tidak lebih luas & larangan kratom dalam perjanjian ASEAN membawa kejelasan bagi peraturannya dan setiap negara menjadi lebih peduli tentang masalah ini.

Direktorat Pengembangan Alternatif Badan Narkotika Nasional Indonesia telah diberi mandat untuk membina, melatih, memberdayakan masyarakat yang terdiri dari 654 wilayah di seluruh Indonesia.

Upaya pemberdayaan ini memerlukan keterampilan hidup, pelatihan, pembinaan, menghadirkan hasil produktivitas skala kecil, kreativitas dan kewirausahaan. Perlu beberapa strategi untuk memasarkan produk yang dihasilkan oleh komunitas dampingan, meningkatkan produktivitas komunitas, memperluas produk agar dikenal luas.

Adapun untuk meningkatkan kesadarab antinarkoba di masyarakat, Badan Narkotika Nasional Indonesia membuat kemajuan dengan meluncurkan situs tokostopnarkoba.com, platform digital sebagai platform pemasaran untuk Assisted Community NNB. tokostopnarkoba.com telah diluncurkan pada Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional pada tanggal 26 Juni 2019 di Jakarta.

Platform digital dalam bentuk pasar dengan menghadirkan produk-produk yang dibuat oleh Assisted Community untuk menyediakan pengguna narkoba dan masyarakat sekitar daerah rawan narkoba untuk meningkatkan diri dengan melayani peluang kerja dan jauh lebih produktif tanpa obat-obatan.

“Sekarang, kami, Badan Narkotika Nasional Indonesia menghadirkan produk-produk kami seperti kerajinan tangan, makanan, minuman, kopi, dan jenis lainnya di gerai Pameran kami, Pengembangan Alternatif. Produk-produk ini dibuat oleh komunitas dampingan BNN. Assisted Community telah tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Produk-produk ini ditampung untuk dipromosikan melalui Toko Stop Narkoba (baik Online maupun offline),” ujar Heru.

Dia yakin dengan membeli produk-produk tersebut bisa memberikan kontribusi untuk menghasilkan lingkungan yang aman bebas dari narkoba, dan juga membantu masyarakat untuk menjadi produktif, kreatif, inovatif dan mandiri. (*)