Jakarta–PT Bank BNI Syariah (BNI Syariah) mencatatkan perolehan laba bersih sebesar Rp165 miliar sepanjang paruh pertama tahun 2017. Raihan laba naik 13 persen dari Rp146 miliar pada periode sama tahun sebelumnya.
“Pertumbuhan laba tersebut disokong oleh ekspansi pembiayaan dan kontribusi komposisi rasio dana murah serta efisiensi operasional yang juga terus terjaga,” tutur Direktur Utama BNI Syariah, A. Firman Wibowo di Jakarta, Selasa, 25 Juli 2017.
Dari sisi aset perseroan mengalami kenaikan 19,7 persen secara setahunan dari Rp25,7 triliun menjadi Rp30,7 triliun. Kenaikan aset ditopang pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang sebesar 22,1 persen dan pembiayaan 18,8 persen.
Pembiayaan per Juni 2017, tercatat sebesar Rp22,5 triliun menjadi Rp18,9 triliun. Menurut Firman, sebagian besar masih merupakan pembiayaan konsumer dengan porsi mencapai 51,9 persen. Kemudian disusul pembiayaan ritel produktif/UKM 21,7 persen, pembiayaan komersial 19,3 persen, pembiayaan mikro 5,6 persen.
“Untuk pembiayaan konsumer, maka sebagian besar portofolio merupakan BNI Griya iB Hasanah, yakni sebesar 84,9 persen,” terang Firman.
Di posisi pendanaan, DPK BNI Syariah sebesar Rp26,7 triliun. Di mana posisi rasio dana murah yang terdiri dari giro dan tabungan mencapai 47,6 persen. “Naik dari 47,1 persen di tahun sebelumnya (Juni 2016),” kata Firman.
Sementara rasio keuangan lainnya tercatat rasio pembiayaan bermasalah (NPF) gross 3,38 persen, rasio kecukupan modal (CAR) 14,33 persen. Sedangkan return on equity (ROE) dan return on assets (ROA) masing-masing di level 13,12 persen dan 1,48 persen. (*)
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More