Ilustrasi: Kantor cabang luar negeri BNI/istimewa
Jakarta – PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BNI) mengungkapkan sudah mengantongi restu untuk membuka Kantor Cabang Luar Negeri di Sydney, Australia.
Direktur Utama BNI Royke Tumilaar menyatakan pihaknya telah mendapatkan restu dari otoritas perbankan Australia, Australian Prudential Regulation Authority (APRA) pada 27 Mei 2024.
Dengan begitu, kata Royke BNI menjadi bank asal Indonesia pertama yang membuka cabang di ‘Negeri Kangguru’ dan bank pertama yang mengantongi restu dari APRA.
Baca juga: Di Depan DPR, Bos BNI dan BTN Kompak Bilang Likuiditas Ketat
“Kami telah disetujui untuk pembukaan Pembukaan (Kantor) Cabang di Sydney yang dalam waktu dekat kami akan melakukan peresmian,” ujar Royke di Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Senin 8 Juli 2024.
Royke pun memaparkan ada tiga target ekspansi BNI di Australia, yakni kredit bilateral, untuk membantu diaspora Indonesia yang berada di sana, termasuk sosialisasinya.
Baca juga: BNI Luncurkan Super App Wondr, Apa Bedanya dengan BNI Mobile?
“Untuk memberikan kredit bilateral, dan semakin banyak perusahaan Indonesia yang semakin bisa bereaksi ke Australia dan juga untuk membantu diaspora, dan juga kita melakukan berusaha untuk melakukan sosialisasi Diaspora Saving melalui BNI mobile banking,” papar Royke.
Adapun saat ini, BNI memiliki 7 KLN yang tersebar di London, New York, Seoul, Singapura, Tokyo, Hong Kong, hingga Amsterdam. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting BTN telah menyalurkan 6 juta unit KPR sejak 1976 hingga April 2026 dengan… Read More
Poin Penting ALTO luncurkan ASKARA Connect dan ASKARA Collab untuk mengintegrasikan pemantauan, pengelolaan, dan analisis… Read More
Poin Penting optimistis pertumbuhan KPR tetap positif dalam 3–5 tahun ke depan, dengan target peningkatan… Read More
Poin Penting ALTO Network memproses ~30 juta transaksi per hari hingga Maret 2026, dengan kontribusi… Read More
Poin Penting RUPST OCBC sepakat untuk membagikan dividen tunai Rp1,03 triliun atau Rp45 per saham… Read More
Poin Penting ALFI mendesak pemerintah melakukan harmonisasi regulasi KBLI 2025 karena dinilai memicu inefisiensi dan… Read More